Klarifikasi Pemberitaan, Bagaimana Caranya?

Oleh: Riffa Amalia Putri 

INDONESIA merupakan negara yang mendukung kemerdekaan pers, hal ini ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai bentuk wujud kedaulatan rakyat dan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. 

Pers menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyimpangan. Oleh sebab itu jugalah, pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki peranan dalam mencari, menerima, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, juga dapat mempublikasikan hasil pemikiran dalam media apa saja tanpa batasan wilayah. 

Lembaga pers yang menyiarkan berita bertanggung jawab penuh atas informasi yang disiarkan dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari berita tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Sebelum melakukan publikasi, lembaga pers dapat memastikan bahwa pengolahan informasi telah melalui prosedur yang baik dan benar dengan melakukan verifikasi informasi yang diperoleh, menggunakan narasumber kredibel, dan melakukan check and recheck. 

Lalu bagaimana jika dalam sebuah pemberitaan terdapat kesalahpahaman yang dapat merugikan orang lain? Pers yang profesional dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya menghormati hak asasi setiap orang dan dituntut untuk terbuka dikontrol oleh masyarakat. 

Kontrol masyarakat yang dimaksud salah satunya adalah jaminan hak jawab. Undang-Undang memastikan bahwa akan mempertimbangkan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers melalui Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat (2) d.

Seperti yang terjadi pada bulan Juni lalu, beberapa media online memuat pemberitaan mengenai Panca Trisna. Dalam pemberitaan tersebut, umumnya media tersebut memuat berita bahwa Panca Trisna ditangkap terkait dugaan mafia tanah.

Lalu pada bulan Juli, media memuat hak jawab dari pihak Panca Trisna yang menyatakan bahwa Panca Trisna menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, bukan ditangkap atau diciduk seperti yang ada di dalam pemberitaan. 

Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 (a). Sehingga hak jawab hanya dapat dilakukan oleh orang bersangkutan yang ada di dalam pemberitaan.

Riffa Amalia Putri 

Mengenai hak jawab juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal (2) yang berbunyi “Pers wajib melayani hak jawab”. Hak jawab yang berdasarkan kepada keadilan, kepentingan umum, profesionalitas, dan proporsional. 

Hak jawab ini berfungsi untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers, dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers. 

Penggunaan hak jawab bertujuan untuk memenuhi pemberitaan yang berimbang (cover both side), melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, dan mewujudkan itikad baik pers. 

Dengan adanya hak jawab masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan dan kontrol untuk memastikan bahwa berita yang beredar sesuai dengan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Seperti yang telah dilakukan oleh kuasa hukum pihak Panca Trisna yang menggunakan hak jawab dan hak koreksi untuk memberikan sanggahan terhadap pemberitaan yang terdapat dalam beberapa media online yang beredar mengenai kliennya dan memberikan informasi yang lebih akurat dan sebenarnya.

Hak jawab tidak dapat sembarangan digunakan karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang pertama hak jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan, kemudian diajukan kepada pers yang bersangkutan dengan tembus ke Dewan Pers, pengajuan hak jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers atau penyampaian langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas, serta pihak yang mengajukan hak jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyatakan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga melanggar hukum dengan dijatuhi hukum pidana paling banyak denda Rp 500.000.000,00 yang artinya ini merupakan persoalan etik dan hukum.

Apakah semua hak jawab sudah pasti dimuat oleh pers? Ada beberapa persoalan yang membuat hak jawab ditolak oleh pers, yaitu hak jawab memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan, panjang materi hak jawab melebihi pemberitaan yang dipermasalahkan, pemuatan hak jawab yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, dan hak jawab yang bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum. Hak jawab dilayani pada tempat yang sama dengan pemberitaan yang dipermasalahkan, kecuali ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. 

Pemuatan hak jawab bisa menggunakan format apa saja selain format iklan, pelaksanaan hak jawab harus dilakukan secepatnya dan dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan, apabila diperlukan pers wajib meminta maaf atas pemberitaan yang merugikan orang lain.***

Penulis adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas  Riffamalia12@gmail.com

Tinggalkan Komentar