KKP Domestik Wujud Nyata Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM

Oleh : Sudiro

KARTU KREDIT Pemerintah (KKP) Domestik adalah kartu kredit yang seluruh transaksinya diproses di dalam negeri. Kartu kredit ini diperuntukkan kegiatan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga maupun oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional perkantoran. 

KKP Domestik memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) antara lain Toko Daring. Sistem ini meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, idle cash serta memperluas penerimaan transaksi non tunai lebih inklusif.

Diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Secara luas KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulian ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, Kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan .peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. KKP Domestik diluncurkan pada tanggal 29 Agustus 2022. 

KKP Domestik dikembangkan mengingat besarnya potensi transaksi anggaran belanja barang dan jasa pemerintah sebesar Rp 800 T dimana 40% nya dialokasikan menggunakan instrument kartu kredit. Perkembangan KKP Domestik merupakan dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait digitalisasi pembanyaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah.

Sudiro, penulis

Digitalisasi Sistem Pembayaran diharapkan dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ke depan pemerintah berencana mengintegrasikan seluruh transaksi belanja melalui platform LKPP secara online.

Peran Perbankan dalam KKP Domestik adalah mendampingi K/L dan Pemda untuk segera memanfaatkan KKP Domestik dengan fitur QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) maupun KKP Domestik secara fisik, melakukan perjanjian Kerjasama, pelayanan penerbitan KKP Domestik, dan standardisasi pelayanan dalam penggunaan/pembayaran KKP Domestik.

Sedangkan peran Kementerian Keuangan adalah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, melaksanakan dan mengawal pengaturan dan penggunaan mekanisme UP KKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018, mulai tahun anggaran 2020 pemberian Uang Muka Kerja (UP) kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga oleh KPPN diatur 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Uang Muka Kerja ini diberikan pemerintah untuk biaya operasional perkantoran dan apabila telah dibelanjakan minimal 50% bisa di revolving. Dengan prosentase 40% UP KKP diharapkan kepada Kantor/Satuan Kerja bisa melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). 

Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK/2021 meningkatkan limit transaksi KKP menjadi sampai dengan Rp200 juta untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM). Dan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2022 mengatur tata cara pembayaran atas beban APBN menggunakan KKP Domestik.

Pelaksanaan penggunaan KKP Domestik dibagi atas 2 tahap yakni, tahap I adalah dengan menggunakan QRIS dari aplikasi mobile banking yang dilaksanakan paling cepat bulan Oktober 2022, sedang pada tahap II akan menggunakan KKP Domestik secara fisik dan dilaksanakan paling cepat bulan Maret 2023 dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan KKP Domestik.

Apabila program pemerintah tentang penggunaan KKP Domestik ini berjalan, diharapkan akan memajukan perekonomian nasional khususnya dengan mengangkat Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (***)

Penulis adalah Kasi PDMS KPPN Purworejo

Tinggalkan Komentar