Kini Semua Pejabat BUMD Juga Wajib Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

PURWOREJO, Setelah pejabat dan staf ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diwajibkan melaporkan harta kekayaan, kini giliran pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purworejo juga wajib melakukan Elektronik-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (E-LHKPN) secara online. Laporan kekayaan pejabat BUMD dimulai tahun 2019.
Hal tersebut terungkap pada sosialisasi pendampingan pengisian E-LHKPN di lingkungan BUMD, Rabu (20/2) yang berlangsung di Hotel Sanjaya Inn Purworejo. Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, yang juga dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Drs Boedi Hardjono, Kabag Perekonomian Drs Bambang Susilo, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN Fany Parosa yang didampingi Febriyanto.
Wabup Yuli Hastuti SH dalam sambutannya mengatakan, selain ASN para pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan BUMD mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Kita wajib memberikan laporan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta sebagai instrumen dalam upaya pencegahan korupsi,”ujar Wabup.
Menurut Wabup, Pemerintah Kabupaten Purworejo senantiasa berupaya menjaga komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.

Secara kelembagaan, upaya ini telah membuahkan hasil yang membanggakan, dimana Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih predikat WTP selama enam tahun berturut-turut.
“Meski demikian, secara individu kita terus mendorong kepada segenap unsur di Kabupaten Purworejo, untuk senantiasa membudayakan perilaku-perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun,” tandas Yuli Hastuti.
Sementara Drs Bambang Susilo menjelaskan, sosialisasi diikuti wajib lapor dari unsur dewan pengawas maupun Direksi BUMD se Kabupaten Purworejo dan dari pejabat daerah. Antara lain dari PD BPR Bank Purworejo 10 orang, PD BPR BKK Purworejo 23 orang, PD BKK Butuh 5 orang, PDAM 26 orang, PD Graha husada medika 7 orang, dan PDAU 7 orang.
Fany Parosa dari KPK mengatakan, kedatangan KPK bukan untuk ditakuti namun KPK mengajak untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. Seperti dalam sosialisasi ini, untuk memberikan pendampingan pengisian E-LHKPN, agar bisa melaporkan harta kekayaan dengan benar dan tepat waktu.
Bagi Pemerintah Provinsi, kabupaten maupun kota, juga mendapatkan penghargaan yang LHKPNnya dapat aktif, patuh, dan tepat waktu yakni melaporkan sebelum Maret.
Menurutnya, LHKPN bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi di 42 negara sudah melaksanakan. Bahkan Korea Selatan sudah lama menerapkan LHKPN elektronik. (*)

Tinggalkan Komentar