Kejari Purworejo Rilis Perkara Dugaan Korupsi Dana BOS Afirmasi

PURWOREJO, Kejaksaan Negeri Purworejo menetapkan DPA, direktur Perumda Aneka Usaha sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BOS Afirmasi tahun 2020. Penetapan sebagai tersangka terhitung mulai tanggal 11 Maret lalu.

“Kejaksaan kemudian menyatakan tersangka ditahan mulai tanggal 7 Juli, tapi karena tersangka mengajukan penangguhan penahanan karena sakit, akhirnya statusnya diubah jadi tahanan kota. Dalam jangka waktu dekat akan disidangkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,” Kajari Purworejo Eddy Sumarman melalui Kasi Pidsus Rangga Prahara dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejaksaan, Jumat (22/7).

Lebih lanjut Rangga mengungkapkan, secara singkat disebutkan bahwa perkara bermula ketika pada tahun 2020 ada program bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja di satuan pendidikan Kabupaten Purworejo yang berasal dari Kemendikbudristek.

Kajari Eddy Sumarman (tengah) bersama jajaran pejabat Kejari Purworejo

Hal tersebut, lanjutnya, ditindaklanjuti dalam bentuk undangan sosialisasi pengadaan barang kepada korwilcamdik di 12 kecamatan yang ditandatangani Kadisdikpora waktu itu. (Saat sosialisasi), termasuk ada pihak PDAU yang menyarankan pembelian barang di PDAU dengan mekanismejuknis yang suda diatur. “Singkatnya, pembelian barang melalui PDAU,” jelasĀ  Rangga.

Hasilnya, ada sekitar 90 sekolah SD dan SMP yang ikut dalam proyek pembelian barang melalui PDAU dengan nilai mencapai Rp 5,7 miliar. Dari nilai tersebut ada potensi keuntungan senilai Rp 646.053.924 yang tidak disetorkan ke kas PDAU, melainkan dipakai untuk keperluan pribadi.

Dalam perkara tersebut, uang dimaksud telah dikembalikan dan dititipkan di kejaksaan. Juga uang pengembalian dari kepala sekolah yang mendapatkan “harga khusus” senilai sekitar Rp 250 juta.

Terkait kasus tersebut Eddy menyebutkan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan muncul saat persidangan mendatang. Pihaknya akan memanggil beberapa saksi yang terkait dengan perkara tersebut. “Tunggu waktu persidangan,” katanya.

“Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Untuk pasal 2 ancaman hukuman minimal empat tahun dan pasal 3 minimal satu tahun penjara,” ungkap Eddy. (Dia)

Tinggalkan Komentar