Kasi Pidsus Kejari: Salah Gunakan Dana BOS Bisa Berurusan dengan Hukum

PURWOREJO, Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan BOS. Seperti dipinjamkan untuk membayar transport, membeli seragam, membeli peralatan dan disimpan di bank dengan harapan mendapatkan bunga.
Demikian ditegaskan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purworejo Nurul Anwar, pada sosialisasi dana BOS di Wisna Budaya SMAN 7 Purworejo, Selasa (26/3). Sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH dan dihadiri okeh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Sukmo Widi Harwanto, SH, MH.

“Jika menyimpan dana BOS dalam waktu lama di bank sehingga memperoleh bunga, dan bunganya dimiliki pengelolanya, maka ini termasuk dalam kategori korupsi. Kalau ada jasa bunga bank, itu menjadi hak negara. Untuk itu tolong harus paham aturan, supaya tidak berurusan dengan hukum,” tandas Nurul Anwar.

Sementara itu Wabup Yuli Hastuti mengatakan, Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar.

Dikatakan, BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksanaan program wajib belajar. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun.
“Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan BOS dari tahun ke tahun, termasuk mekanismenya,” tutur Yuli Hastuti.
Menurutnya, dalam aplikasinya dana BOS belum bisa memenuhi harapan. Hal itu dapat dilihat masih banyak kegiatan proses belajar mengajar maupun sarana prasarana yang belum tersentuh pembiayaan melalui Dana BOS.

“Namun dana BOS sudah cukup membantu baik di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu juga meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta,”kata Wabup.

Sementara itu Sukmo Widi Harwanto menjelaskan, sosialisasi dana BOS diikuti 620 peserta terdiri staa kepala SD dan SMP negeri/swasta se Kabupaten Purworejo. Tujuan pemberian dana BOS, untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajar 9 tahun yang bermutu.

Selain itu juga untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. (*)

Tinggalkan Komentar