Kalaedoskop 2020: Pandemi Covid-19 yang Tak Kunjung Padam

PANDEMI covid-19 di Kabupaten Purworejo mulai mencekam sekitar bulan Februari 2020, yang ditandai dengan hilangnya masker dari pasaran. Pada saat yang sama berita penyebaran covid-19 mulai santer beredar. Buntutnya, harga masker menjadi irasional: dari Rp 4.500 berubah menjadi Rp 80.000 hingga Rp 120.000.

Berita simpang siur mengenai covid-19 makin membuat suasana makin tidak menentu. Gelombang pemudik pun mulai memenuhi terminal bus dan jalan raya. Kecemasan masyarakat terhadap pendatang mulai muncul.

Bulan Maret menjadi awal ketakutan terhadap virus asal Provinsi Wuhan, China. Warga mulai mengisolasi diri. Mereka memblokir gang-gang dan membuat penjagaan ketat secara swadaya.

Pada saat itu mulai muncul istilah ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Purworejo masih zona hijau karena belum ada warga yang dinyatakan positif. Tapi suasana mencekam sudah merata di mana mana.

Semakin bertambahnya jumlah pemudik di wilayah Purworejo yang mencapai lebih dari 10 ribu jiwa dan mereka berpotensi menjadi ODP, akhirnya Jumat (27/3) Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM menetapkan Purworejo dalam status Tanggap Darurat Covid-19.

Swab dilakukan tiap hari di berbagai tempat

Dalam sebuah konferensi pers di pendopo kabupaten, Bupati menyampaikan bahwa masa Tanggap Darurat itu berlaku mulai 28 Maret  mulai pukul 00.00 WIB hingga tanggal 29 Mei 2020.

Bupati meminta kepada semua komponen di semua lini untuk bertindak tepat dan cepat dalam pencegahan covid 19.

Saat itu Bupati menghimbau agar warga Purworejo di perantauan tidak pulang ke Purworejo terlebih dahulu.

“Hal ini untuk mencegah bertambahnya jumlah ODP dan untuk memudahkan dalam pendataan,” tandas Bupati saat itu.

Setelah tiga bulan masa Tanggap Darurat pertama diberlakukan, alih-alih pandemi mereda, bahkan makin tidak menentu. Kehidupan sosial ekonomi dihantui ketidakpastian. 

Akhirnya Bupati memutuskan mulai Rabu (1/4) seluruh warga terdampak Covid-19 berstatus ODP  PDP diputuskan menerima bantuan paket sembako dari Pemkab Purworejo. Paket sembako berisi beras 20 kg, telur 2 kg, mie instan 30 bungkus, gula pasir 1 kg dan minyak goreng kemasan 1 liter.

“Sampai hari ini jumlah ODP sebanyak 551 orang dan PDP 17 orang. Khusus untuk keluarga yang punya bayi akan ada tambahan susu bayi,” tegas Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM dalam konferensi pers di Ruang Arahiwang Setda, Selasa (31/3).

Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti, SH dan Sekda Drs Said Romadhon itu, Bupati menjelaskan, bantuan bahan makanan itu tidak berasal dari dana APBD, melainkan diambil dari dana kas Peduli Purworejo.

Diungkapkan, penanganan pandemi Covid-19 kini telah memasuki hari ke-14. Tiap hari jumlah ODP di Purworejo terus meningkat dengan penambahan tiap hari rata-rata 50 orang.

“Bantuan bahan makanan diberikan setelah melihat keperluan yang sangat mendesak dari warga yang terdampak Covid-19,” tandasnya.
Bahkan Agus Bastian rela mulai April seluruh gajinya sebagai bupati akan disumbangkan ke rekening Peduli Purworejo Covid-19.

“Gaji bersih saya tiap bulan Rp 6.128.000 saya sumbangkan sampai berakhirnya masa tanggap darurat. Tidak usah khawatir, sebagai pengusaha saya masih punya mesin uang,” kata Agus Bastian.

Sampai dengan 31 Mei 2020, pemberlakuan Masa Tanggap Darurat I ternyata belum efektif memulihkan keadaan, Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM mengumumkan untuk memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 Kabupaten Purworejo selama 14 hari, terhitung mulai Sabtu 30 hingga 12 Juni. Dengan demikian sekolah-sekolah tetap memberlakukan siswa belajar mandiri di rumah.

Pengumuman perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19 Kabupaten Purworejo itu disampaikan Bupati pada konferensi pers di Ruang Arahiwang Setda, Jumat (29/5) pagi. Saat memberikan keterangan pers, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Yuli Hastuti, SH, Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi, S.Ikom, M.Si, dan Kapolres AKBP Rizal Marito.

Bupati menjelaskan, alasan diputuskannya perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19 yaitu untuk mengoptimalkan masa penyembuhan pasien covid-19, memutus penyebaran covid-19 dari tracing-tracking yang ada, memberi waktu yang cukup dalam penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19, Purworejo dikelilingi kabupaten/kota zona merah, dan migran dari luar negeri mulai berdatangan.

Dijelaskan, dengan perpanjangan masa Tanggap Darurat itu, sekolah-sekolah masih berlakukan belajar mandiri di rumah, pasar dan pertokoan tetap berlakukan protokol kesehatan, warga masyarakat tetap tinggal di rumah dan laksanakan protokol kesehatan.

Sehubungan dengan itu Bupati menegaskan, aturan belajar mandiri di rumah yang semula berakhir tanggal 29 Mei, dengan sendirinya teranulir. Belajar mandiri di rumah mengikuti perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19.

“Khusus untuk ASN, pejabat struktural tetap masuk kerja, sedang pelaksana atau staf melaksanakan work from home sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Bupati.

Perpanjangan masa Tanggap Darurat berakhir, Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM mengumumkan berakhirnya masa Tanggap Darurat Covid-19 Kabupaten Purworejo pada hari Jumat 12 Juni 2020 pukul 24.00. Selanjutnya Purworejo memasuki masa New Habit dengan kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan baru.

Pernyataan pengakhiran masa Tanggap Darurat Covid-19 yang sudah berlangsung selama tiga bulan itu disampaikan Bupati dalam konferensi pers di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Rabu (10/6). 

Didampingi Wabup Yuli Hastuti, Bupati mengatakan, pengakhiran Masa Tanggap Darurat Covid-19 diputuskan setelah mempertimbangkan tidak adanya penambahan terkonfirmasi positif covid-19 yang signifikan, pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semua dalam kondisi tanpa gejala (sehat), jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 semakin meningkat, serta pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 tidak ada yang meninggal dunia.

Kini, pandemi covid-19 di Kabupaten Purworejo masih terus berlangsung, bahkan tiap hari puluhan warga dinyatakan positif. Hingga kini sudah 2.234 warga Purworejo yang terkonfirmasi covid-19 sejak pandemi ditetapkan oleh WHO pada 11 Maret 2020. (Redaksi)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *