Jumlah Dispensasi Kawin di Purworejo Tinggi, Pengadilan Agama Beri Solusi

PURWOREJO, Jumlah Dispensasi Kawin di Purworejo dari waktu ke waktu masih tinggi.  Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo menyebutkan, tahun 2020 ada 360 perkara dalam setahun. Sedangkan tahun 2022 ini, yakni di bulan Januari hingga April mencapai 61 perkara.

Rinciannya, 40 % calon pengantin perempuan telah hamil, 40 % calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berhubungan badan. Sisanya, yakni 20 % calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah memiliki hubungan yang erat dan sering menginap.

Data tersebut disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Abdurrahman, S.Ag  Selasa (31/5). “Para calon pengantin pada umumnya pendidikan terakhir SMP bahkan SD,” kata Abdurrahman saat dihubungi Purworejo News.

Meski begitu, menurut Abdurahman, para pemohon Dispensasi Kawin memiliki kesadaran hukum agar anak mereka tidak kawin di bawah tangan. 

Ia menekankan perlunya kerja ekstra untuk penanganan kawin di bawah umur yang sudah mengajukan Dispensasi Kawin di pengadilan agama. Abdurahman menjelaskan bahwa
Pemda sudah mencanangkan program “jo kawin bocah” tersebut dengan melibatkan penta helix (lima sektor).



Di Jawa Tengah, lanjutnya, memang sudah ada program “jo kawin bocah” yang bertujuan untuk pencegahan kawin di bawah umur. Tapi dalam pandangan pihak pengadilan, hal tersebut masih berkutat pada sektor hulu, belum sektor hilir. “Yakni dengan adanya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama,” katanya.

Untuk itu diharapkan lima sektor tersebut dapat maksimal terutama pemda yakni
untuk mengurai persoalan Dispensasi Kawin yang masuk di pengadilan, khususnya bagi dinas atau kementerian yang terkait dengan anak.

Sebagai implementasi, lanjut Abdurahman, yakni membuat Perbup atau Perda sebagai alas hukum terkait perkawinan bawah umur.  Salah satu muatannya terkait penanganan Dispensasi Kawin. “Yakni membentuk tim penanganan Dispensasi Kawin dari unsur Pengadilan Agama dan Pemda,” katanya.

Sebelum masuk ke Pengadilan Agama, menurut Abdurahman, permohonan Dispensasi Kawin harus ditangani oleh tim tersebut dengan berbagai tahapan. Pertama skrining untuk identifikasi masalah, motif, dan alasan Permohonan Dispensasi Kawin.

“Ketika di peradilan, setelah proses skrining maka dilakukan pengarahan. Bagi yang sudah hamil maka diberikan pendidikan pra nikah karena sudah tidak bisa lagi ditunda pernikahannya”.

Sedangkan bagi yang belum hamil, dilihat persoalannya dan dicarikan solusi dengan melihat sisi lainnya. Misalnya putus sekolah, pergaulan bebas atau lainnya. Setelah proses pra peradilan, jika calon tetap masih mau nikah maka tim membuatkan rekomendasi untuk  Pengadila Agama serta pendampingan dalam ruang sidang.

Juga pasca peradilan (putusan/ penetapan)  tetap ada pendampingan, baik bagi yang hamil atau tidak. “Contohnya, bagi yang hamil dibuatkan perjanjian untuk menunda kehamilan berikutnya pada waktu yang ditentukan,” pungkas Abdurahman. (Dia)

Tinggalkan Komentar