Ikut Lomba Futsal Harus Ada Rekomendasi Kepolisian, SMK PN – PN 2 Anggap Panitia Diskriminatif

PURWOREJO, Ajang lomba futsal untuk kalangan SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan oleh Bonanza Surakarta Event Organizer menimbulkan kesan diskriminatif bagi SMK PN dan PN 2. Menurut penuturan Pembina Yayasan Pembaharuan SMK PN-PN2 Arie Edi Prasetyo, saat akan melakukan pendaftaran, pihaknya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pihak keamanan atau kepolisian setempat. Padahal hal tersebut tidak tercantum dalam syarat pendaftaran peserta.

Dalam keterangannya kepada media pada Sabtu (21/1) Arie menjelaskan sejak awal SMK PN dan PN 2 memang ingin mengikuti lomba. “Kami mengijinkan anak-anak daftar lomba tersebut,” kata Arie.

Arie menjelaskan, dalam flyer yang beredar tentang perlombaan disebutkan syarat pendaftaran untuk peserta. Yakni kartu pelajar, foto 3×4 dua lembar, pemain maksimal 14 dengan dua official, surat ijin dari sekolah, serta mengisi formulir pendaftaran dan bio data pemain. Pendaftaran dibuka dari tanggal 2-29 Januari 2023.

Tapi kemudian dirinya mendapatkan informasi dari waka kesiswaan yang menyebutkan bahwa pihak panitia minta surat ijin dari kepolisian untuk keikutsertaan lomba futsal tersebut. Hal itu sangat disayangkan oleh Arie.

“Anak-anak tidak boleh daftar, harus ada ijin dari kepolisian. Peraturan itu hanya diperlakukan bagi anak-anak PN. Katanya dari panitia masukan dari pihak keamanan yakni kepolisian. Panitia kuatir kalau tidak memenuhi anjuran polisi ijin acara tidak keluar,” jelas Arie.

Menurutnya, ketika dari waka kesiswaan menindaklanjuti permintaan tersebut dengan meminta surat ijin ke kepolisian, dari Polsek Purworejo justru tidak tahu menahu hal tersebut.

“Kalau semua peserta wajib menyertakan surat ijin dari kepolisian dan itu ada dalam persyaratan, kita tidak keberatan. Tapi ini hanya khusus dari SMK PN-PN2 Purworejo. Ada apa ini?” tanya Arie.

Menurutnya sikap yang hanya diberlakukan kepada peserta dari PN dan PN 2 sebagai bentuk diskriminasi. Ari menilai sikap tersebut menghalangi keinginan generasi muda untuk lebih maju.

“Disamping itu juga ada kesan seakan-akan siswa PN akan melakukan kerusuhan karena di dalam kompetesi ada gelar best suporter sehingga seolah-olah kami akan berbuat rusuh,” keluh Arie.

Ditambahkannya, para alumni SMK PN yang tergabung dalam Paguyuban Alumni dan almamater (Gundala) yang anggotanya sekitar 28 ribu orang itu pun tidak terima dengan perlakuan tersebut. Mereka bahkan siap membela pihak sekolah apabila memang ada sikap diskriminasi.

Dihubungi secara terpisah, Vian, salah satu panitia membenarkan hal tersebut. Menurutnya, karena untuk SMK PN-PN2 di banned oleh pihak asosiasi futsal Kabupaten Purworejo. Namun dia tidak tahu, untuk tahun ini apakah masih berlaku atau tidak. (Dia)

Tinggalkan Komentar