Ide Sekcam Loano: Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Diluncurkan

LOANO, Kecamatan Loano melaunching klinik konsultasi pengelolaan dana transfer kepada desa. Launching dilakukan oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Selasa (18/6) di kantor Kecamatan Loano. Klinik konsultasi merupakan yang pertama di Kabupaten Purworejo sebagai inovasi dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.
Launching dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Agus Ari Setyadi, Kabag Pemerintahan Setda Sri Setyowati, Direktur PDAM Tirta Perwitasari Purworejo Hermawan Wahyu Utomo, Camat Loano Laksana Sakti, Forkopimcam, Sekcam Ickbal Nugroho, dan dinas instansi terkait.
Dalam sambutannya Yuli Hastuti mengapresiasi program inovasi perubahan yakni dengan dibukanya klinik konsultasi pengelolaan dana transfer kepada desa di Kecamatan Loano. Diharapkan, dapat berjalan lancar sesuai jadwal, sistem pendampingan kepada desa berjalan secara efektif, dan ada pemberdayaan perangkat desa.

Dikatakan, keberadaan program klinik konsultasi nantinya juga dapat sebagai pengontrol pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sehingga dapat mengurai permasalahan yang terkait penyerapan maupun laporan adminsitrasinya.
Diharapkan desa akan semakin maju dan sejahtera, sehingga program Nawacita ketiga tentang pembangunan Indonesia dari pinggiran desa, dapat tercapai. Selain itu, agar klinik semacam ini dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain.

Camat Laono Laksana Sakti mengatakan, launching klinik konsultasi sekaligus dirangkai dengan kegiatan silaturahim dan halal bihalal yang dihadiri semua karyawan dinas instansi, ulama, dan semua kepala desa dan perangkat desa.

Sedangkan klinik konsultasi dimaksudkan supaya pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai regulasi, serta agar para Kepala desa dapat melakukan konsultasi. “Program Klinik konsultasi ini merupakan inovasi dari hasil Pak Sekcam mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,” tuturnya.

Sementara itu Sekcam Ickbal Nugroho SIP mengaku, masih seringnya ditemui pengelolaan dana desa yang kurang tepat sasaran, dan pelaporan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak tepat waktu, dll.
Maka dibuat inovasi klinik konsultasi sebagai wadah untuk kejelasan terkait pengelolaan dana desa. Apalagi dana desa ada enam pos, yang bahkan rata-rata semua yang mengerjakan Sekdes dari mulai perencanaan hingga SPJ. Melalui klinik ini nantinya akan memperjelas tugas perencana desa dan seterusnya, serta petugas pendamping dari kecamatan.

Sedangkan pelayanan konsultasi meliputi enam layanan yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan gubernur (Bangub), Program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (Propendakin), Bantuan rumah tidak layak huni (BRTLH), Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). (A)

Tinggalkan Komentar