Gaji Perawat Rp 500.000 Sebulan, PPNI dan GNPHI Mengadu ke Ketua DPRD

PURWOREJO, Ketua DPD PPNI Kabupaten Purworejo, Heru Agung Prastowo, S.Kep., Ns., MM bersama Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi, S.IKom, M.Si, di rumah dinas Ketua DPRD, Jumat (26/3).

Heru Agung Prastowo menyampaikan, pihaknya berharap ada Regulasi Khusus yang mengatur perekrutan PPPK khusus perawat yang usianya sudah di atas 35 tahun dan mempunyai masa kerja yang lama.

“Kami juga berharap DPRD dapat mengawal update data perawat honorer tiap tahun dan memastikan ada formasi rekrutmen PPPK khusus perawat di Kabupaten Purworejo. Dengan begitu nantinya seluruh perawat honorer dapat diterima sebagai PPPK,” ungkap Heru.

Saat ini, lanjutnya, di Purworejo belum dialokasikan formasi khusus perawat. PPNI juga memberikan sorotan terkait kesejahteraan anggotanya. Yakni masih banyak perawat yang gajinya dibawah UMK Kabupaten. Bahkan menurut Heru, masih banyak perawat di Purworejo yang digaji Rp 500.000 tiap bulannya.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi mengungkapkan, perawat honorer dapat dialokasikan ikut PPPK umum. Dion mengakui keterbatasan perawat honorer d

ibanding dengan perawat yang baru menyelesaikan proses.

Para perawat berfoto bersama tuan rumah

Menurutnya, perawat honorer memiliki keterbatasan pengetahuan secara umum, tetapi memiliki kelebihan skill dan kompetensi serta pengabdian yang jauh lebih memadai.

“Kami akan mengusulkan, dalam proses rekrutmen khusus honorer mendapatkan tambahan poin khusus dalam penilaian jika ikut seleksi PPPK secara umum,” ucap Dion di hadapan peserta audisi.

Terkait kesejahteraan, Dion berujar, solusi yang rasional adalah khusus perawat honorer dapat dialokasikan PPPK. Hal itu mengingat semua Puskesmas dan RS Daerah di Purworejo sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga DPRD tidak bisa mengintervensi.

Terkait permasalahan yang dihadapi PPNI, langkah awal yang dapat dilakukan DPRD adalah dengan mengagendakan RDP antara pimpinan DPRD, komisi IV dengan pihak eksekutif serta menghadirkan PPNI dan GNPHI untuk menciptakan kesepahaman.

Sementara itu anggota Komisi IV Hendricus Menjelaskan, Komisi IV sudah memahami permasalahan perawat honorer tersebut. Disebutkan, Komisi IV akan selalu berkoordinasi dan mendorong agar tiap tahun BKD mengusulkan Formasi Kesehatan khususnya Formasi PPPK Perawat.

“Nantinya untuk perekrutan 30% PNS dan 70% PPPK. Komisi IV DPRD siap mengawal dan akan memperjuangkan nasib perawat honorer,” janji Hendricus Karel. (Dia)

Tinggalkan Komentar