Gagal Penuhi Janji Naikkan Laba 30%, Widiarso Yuliastono Dicopot dari Kursi Direktur PD Aneka Usaha

PURWOREJO, Bupati Purworejo Agus Bastian, selaku pemilik perusahaan daerah, memberhentikan Widiarso Yuliastono dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Purworejo karena dinilai tidak bisa memenuhi agreement yang telah disepakati bersama.

Surat pemberhentian tertanggal 29 Juli 2019 diserahkan oleh Asisten II Sekda Purworejo Boedi Hardjono kepada Widiarso Yuliastono, di kantor PDAU kompleks Hotel Suronegaran, disaksikan oleh Kabag Perekonomian Setda Bambang Susilo, Badan Pengawasan PDAU Prayoga dan sejumlah karyawan. Pemberhentian mulai berlaku tanggal 30 Juli 2019.

Kabag Perekonomian Setda Purworejo Bambang Susilo yang dihubungi di ruang kerjanya, Senin (6/8) menjelaskan, sepeninggal Widiarso, roda perusahaan kini dijalankan oleh Sutoyono, SE, MM, Kepala Bagian Keuangan PDAU hingga terpilih direksi yang baru.

“Berdasarkan aturan, Pemkab diberi waktu enam bulan untuk mengisi kekosongan jabatan direksi,”tandas Bambang Susilo.

Dijelaskan, keputusan memberhentikan Widiarso Yuliastono murni keputusan manajemen. Yang bersangkutan dinilai gagal melaksanakan agreement yang tertuang dalam kontrak kerja dan telah ditandatangani bersama bupati dan Widiarso usai dinyatakan terpilih sebagai direktur PDAU 15 bulan yang lalu.

“Mas Yuli (panggilan akrab Widiarso Yuliastono-red) sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun yang berkaitan dengan hukum. Dia hanya tidak bisa memenuhi agreement. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak ada penafsiran lain,”jelasnya.

Menurut Bambang Susilo, ada beberapa poin yang membuat Yuli di berhentikan. Antara lain tidak terpenuhinya janji menaikkan laba bersih 30 persen dari laba tahun sebelumnya.

“Alih-alih laba naik 30%. Berdasarkan audit keuangan, laba pada periode April 2018-Desember 2018 turun sekitar Rp 80 juta, dari Rp 414.614,382 (2017) jadi Rp 334.904,912. Bahkan pada laporan bulan Januari 2019 terjadi minus,”terang Bambang Susilo.

Disamping itu, Yuli juga tidak bisa mewujudkan janjinya membuat bengkel pada April 2019 dan adanya Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari Akuntan Publik.

“Padahal sebelumnya PDAU dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Itulah yang menjadi dasar pemberhentian,”tandasnya. (Nas)

Tinggalkan Komentar