Disetujui DPRD, Pembangunan Hotel Purworejo dengan Dana Pinjaman Rp 50 M

PURWOREJO, Pembangunan Hotel Purworejo di bawah naungan Pemda menjadi agenda penutup pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD pada Rabu (23/11) dihadiri Bupati Agus Bastian, Wakil Bupati Yuli Hastuti, Sekda Said Romadhon, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

Saat membahas pembangunan Hotel Purworejo, Bupati membacakan surat tentang persetujuan peminjaman dari Bupati kepada DPRD sesuai nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkab tentang pembangunan Hotel Purworejo.

“Pinjaman senilai Rp 50 miliar dengan masa pinjaman maksimal selama 36 bulan,” begitu antara lain isi surat yang dibacakan bupati.

Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM, pinjaman Rp 50 M untuk bangun hotel

Menanggapi surat tersebut, Ketua DPRD Dion Agasi Setya yang juga menjadi pimpinan rapat menyebutkan, berdasarkan rapat dengan anggota, diberikan beberapa rekomendasi.

“Pembanguan hotel dapat dilaksanakan sepanjang masalah SD Sebomenggalan diselesaikan lebih dahulu dan betul-betul menjadi prioritas. Berikutnya Pemda memastikan bahwa pembangunan sesuai kaidah yang berlaku,” jelas Dion.

Selain itu juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan wajib melakukan konsultasi dan keterbukaan publik sehingga betul-betul dipilih secara profesional.

Selanjutnya Ketua DPRD meminta kepada bupati untuk menjawab secara tertulis. Seperti berbalas pantun, bupati pun menjawab secara tertulis yang dibacakannya sendiri.

Rapat paripurna DPRD membahas APBD 2022

“Pada pembangunan tahun 2022 SD Sebomenggalan tetap di tempat yang sekarang. Adapun SD Kepatihan akan dipindah ke SD Kliwonan yang sedang dalam proses penggabungan dengan SD Ngupasan,” jawab bupati.

Ditambahkan, pembangunan hotel akan menjadi prioritas di tahun 2023 dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan dikerjakan secara profesional.

Setelah ditawarkan kepada peserta sidang, seluruhnya menyetujui keputusan tersebut. Hanya saja anggota dewan Muhammad Abdullah menanyakan kapan mulai dilakukan pinjaman tersebut serta kepastian jangka waktu pinjaman.

Setelah disetujui, APBD Tahun 2022 ditetapkan dan menjadi keputusan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Penandatanganan pun dilakukan kedua belah pihak disaksikan anggota dewan serta media yang meliput jalannya sidang. (Dia)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *