Dengan Alasan Sudah Mampu, 29 Warga Mundur dari Program Penerima Manfaat PKH

PURWOREJO, Sebanyak 29 warga miskin yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), beramai-ramai mengundurkan diri dari kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Alasannya mereka sudah merasa layak untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Setelah mengundurkan diri, mereka mendapat sertifikat graduasi mandiri dari Dinas Sosial Kependudukan KB dan PPPA (Dinsosdukkbppp). Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, di gedung Graha Siola Purworejo, Rabu (26/6).

Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Subdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos RI) M Slamet Santoso, Koordinator wilayah Jawa Tengah Arif Rohman Muis CE MM, dan Kepala Dinsosdukkbpppa dr Kuswantoro MKes.

Wabup Yuli Hastuti mengapresiasi peserta PKH yang melepaskan diri dari kepesertaan PKH. Tapi walaupun sudah lepas, Pemkab akan tetap memantau. Dengan harapan mereka dapat berkembang, sehingga dapat menjadi mandiri yang sejahtera. Tentu dibutuhkan kreatifitas, agar potensi diri yang ada bisa dimaksimalkan.

Meskipun secara umum PKH di Kabupaten Purworejo sudah berjalan dengan baik, kata Yuli Hastuti, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Yakni adanya penerima PKH yang belum memperoleh PBI JKN dan BPNT dengan berbagai alasan. Selain itu juga terkait belum sinkronnya pemutakhiran yang ada di BDT dengan yang ada di PKH, sehingga masih ditemukan data yang tidak padu antara BDT dan e-PKH.

Sementara itu di lapangan juga ditemukan keluarga penerima manfaat yang sudah mampu secara ekonomi, namun tidak mau mengundurkan diri, sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

“Untuk itu saya minta kepada semua petugas pendamping sosial PKH, agar memiliki data yang valid terkait jumlah peserta PKH yang mengundurkan diri. Sehingga dapat dipantau, dan kemungkinan untuk ada pengajuan penambahan modal usaha,”tegas Wabup.

Menurut Wabup, dari tahun ke tahun jumlah warga miskin menurun. Maka untuk bisa terus mengentaskan kemiskinan di kabupaten Purworejo, pihaknya mengajak semua OPD memberi prioritas.
Kepala Subdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos RI) M Slamet Santoso menyambut positif dan bangga kepada sejumlah warga yang menyatakan mengundurkan diri untuk menuju pada kesejahteraan mandiri. Ini contoh warga yang baik yang harus didukung.
“Yang harus dilakukan sekarang adalah mengubah mindset (pola pikir), bukan mempertahankan kemiskinan tetapi menuju kemandirian. Karena masih banyak warga yang lebih layak menjadi peserta KPM,”jelasnya.
Sementara itu dr Kuswantoro MM menjelaskan, tahun 2019 warga miskin yang mengundurkan diri sebanyak 29 KPM. Ini merupakan pengunduran diri secara sukarela. Masing-masing sudah memiliki usaha mandiri seperti berjualan, bertani, bekerja, dan lainnya.

“Sedangkan pengunduran tahun-tahun sebelumnya juga ada, tapi jumlahnya sangat kecil. Harapannya bagi yang sudah kategori keluarga mampu, nantinya akan menyusul untuk mengundurkan diri. Yang tentu saja kami tetap memantau perkembangannya untuk benar-benar bisa menjadi sejahtera mandiri,” jelasnya.
Dikatakan, PKH masuk ke Kabupaten Purworejo tahun 2012, sebagai penambahan kabupaten pada PKH yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dengan kepesertaan awal sebanyak 13.250 KPM dari 16 kecamatan.

Kemudian 2015 dilakukan penambahan KPM saturasi kecamatan sebanyak 1.888 KPM. Dan 2016 dilakukan penambahan lagi sebanyak 6.233 KPM, sehingga jumlah peserta PKH sebanyak 20.110 KPM.

Sedangkan 2017 PKH Kabupaten Purworejo mendapatkan tambahan KPM saturasi sebanyak 14.536 dan 2019 tahap 3 KPM PKH sejumlah 33.639 KPM. (A)

Tinggalkan Komentar