Cegah Penyalahgunaan Dana Transfer Desa, Polosoro dan Polres Teken MoU

PURWOREJO, Ketidaktahuan serta penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa sering menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum. Untuk mencegah hal tersebut, kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Polosoro melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Purworejo, Selasa (29/12).

MoU mencakup empat poin yakni
menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Purworejo, mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam mensosialisaikan masalah di desa.

Selain itu juga meningkatkan kegiatan pembinaan di wilayah hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana transfer desa serta mentaati aturan hukum yang berlaku.

MoU yang dideklarasikan oleh pengurus Polosoro itu ditandatangani oleh Kapolres Purworejo, ketua polosoro kabupaten, perwakilan pengurus kabupaten, dan perwakilan pengurus kecamatan.

Kapolres tandatangani MoU

Puluhan pengurus polosoro kabupaten dan kecamatan serta Wakapolres Asep Supriyana, S.Sos hadir dalamm acara yang berlangsung hingga sore hari itu.

Ketua Polosoro Suwarto yang lebih dahulu mengenalkan satu persatu pengurus harian Polosoro menyebutkan, pihaknya meminta arahan Kapolres terkait aturan pengelolaan dana desa.

“Kepala desa masih banyak yang belum memahami hukum karena masih ada (kepala desa) yang basiknya pedagang atau petani,” ucap kepala desa Jatimalang itu. Dengan adanya sosialisasi dari Kapolres, Suwarto berharap tidak ada kepala desa yang tersandung masalah dalam mengelola Dana Desa.

Kapolres AKBP Rizal Marito, SIK, SH, M.Si yang memberikan sosialisasi undang-undang tentang korupsi dan turunannya mengungkapkan, pengelolaan Dana Desa harus transparan dan tertib. Setiap kegiatan, katanya, harus ada musyawarah di tingkat dusun.

Pengurus Polosoro, Kapolres dan Wakapolres

“Komunikasi harus terjalin sehingga Dana Desa tepat sasaran,” tandas Kapolres.

Kapolres juga menjelaskan istilah korupsi, penggelapan, pemerasan, suap atau sogok, dan gratifikasi yang harus dihindari sebagai kepala desa.

Menurut Kapolres, dari 469 desa yang ada di Purworejo mungkin ada yang bermasalah sehingga berpotensi dibawa ke ranah hukum.

Kalau tidak paham, tanya pada pihak terkait. Untuk itu Kapolres berpesan agar kepala desa mematuhi aturan atau mengikuti prosedur yang ada. “Dijamin aman kalau mengikuti aturan,” pungkas Kapolres. (Dia)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *