UNTUK kali keenam Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima sertifikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sertifikat WTP untuk kinerja keuangan tahun 2017 itu diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Wibowo, kepada Bupati Purworejo H Agus Bastian, di Gedung BPK Jawa Tengah di Semarang, Senin (28/5) sore.
Ini merupakan capaian prestasi luar biasa yang diperoleh Pemkab Purworejo, sekaligus sebagai jawaban terhadap celotehan miring dari sebagian kalangan terhadap kinerja Bupati Purworejo H Agus Bastian. Pasalnya, tidak semua daerah bisa secara berturut-turut mendapatkan predikat WTP!
Bagi H Agus Bastian, SE, MM, ini merupakan WTP kedua sejak ia memimpin Purworejo pada awal 2016. Hal itu membuktikan bahwa H Agus Bastian dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purworejo telah on the track dalam mengelola keuangan daerah.
Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Purworejo, Said Romadhon, WTP merupakan derajat tertinggi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama satu tahun anggaran
“WTP diberikan karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pengelolaan keuangan,”tegas Said Romadhon, Rabu (30/5).
Menurut Sekda, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tindakan tidak populer yang kerap kali dinilai “kurang arif”. Tapi demi tegaknya rule of the game, tindakan tidak populer itu harus dilakukan.
Sekda mencontohkan tradisi pemberian tali asih kepada mantan pejabat atau mantan kepala desa, pemberian uang transport kepada peserta pertemuan dsn lain-lain. Tradisi itu kini tidak bisa lagi dijalankan karena tidak dibenarkan oleh peraturan.
“Kami harus patuh terhadap aturan, karena biarpun tampaknya baik, tapi itu dilarang undang-undang,”katanya.
Ditegaskan, ini merupakan komitmen bersama yang perlu terus ditingkatkan bersama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua kepala OPD yang telah kerja keras dalam tatakelola keuangan daerah. WTP jadi penambah semangat kinerja dan tanggung jawab ke depan,”pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi, ST, MM, yang ikut mendampingi bupati dalam penerimaan Sertifikat WTP, mengucapkan selamat kepada rakyat yang Pemdanya mendapat opini WTP untuk kinerja keuangan 2017.
“Semoga opini WTP yang diterima betul-betul mencerminkan kinerja aparatur daerah Purworejo yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,”tandas Luhur.
Mengutip pidato Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Luhur Pambudi menegaskan, WTP tidak bisa dibeli. Opini WTP tidak dijualbelikan. BPK melaksanakan pembahasan dan pemeriksaan selama dua minggu dengan kerja secara profesional.
Masih mengutip pidato Kepala BPK, mendapat WTP bukan berarti bebas dari korupsi, karena korupsi biasanya tersembunyi dan tidak ditunjukkan kepada auditor keuangan. Tapi kalau auditor menemukan indikasi pasti akan ditelusuri.
“Untuk membuktikan korupsi atau tidaknya dilakukan peneriksaan khusus yaitu audit investigasi,”tambah Luhur.
Menurutnta, WTP untuk mengukur kinerja keuangan, terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. WTP juga jadi ukuran baik dan buruknya tata kelola keuangan.
“Untuk meraih opini WTP diperlukan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Untuk mempertahankannya juga jadi tanggung jawab bersama,”tegasnya. (Adv)
