BUMDesma Dibentuk, Wabup Purworejo Minta Prioritaskan SDM Pengelola Kegiatan Dana

PURWOREJO, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain mengatur dibentuknya Bumdes Bersama (Bundesma). Dalam pembentukannya, Wabup Hj Yuli Hastuti SH meminta agar memprioritaskan SDM Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Yuli Hastuti pada kegiatan sosialisasi PP Nomor 11/2021 Tentang Bumdes/Bumdesma di Yogyakarta, Kamis (25/3).

Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDT, Drs Adityarwarman Darudono, pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, SE, MM, Fran Suharmaji, SE, MM, dan anggota DPRD komisi I, III, dan IV, serta Plh Kepala Dinpermasdes Ganis Pramudito, SSTP, M.Si hadir dalam acara tersebut.

Yuli Hastuti mengatakan, UPK DAPM merupakan transformasi dari eks PNPM Mandiri Perdesaan yang menjadi Bumdesma.

“Terkait dengan sumber daya manusia di UPK DAPM yang telah bekerja selama ini, perlu untuk tetap dipertahankan. Karena mereka telah berjuang mengamankan dan membesarkan UPK DAPM dan mengurangi kemiskinan di wilayah kecamatan masing-masing,” tandas Wabup.

Plt Kadin Permasdes memberikan paparan

Disebutkan, UPK DAPM se-Kabupaten Purworejo ada 14 unit dengan total aset sebesar Rp 68,7 miliar dan surplus sebesar Rp 5,9 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut tentu merupakan dana yang tidak sedikit, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Salah satunya dengan mengimplementasikan PP Nomor 11/2021 UPK DAPM menjadi Bumdesma, agar dunia pariwisata dan usaha kecil menengah lebih berkembang secara optimal.

Adapun Adityawarman Darudono menjelaskan, pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan wajib dibentuk Bumdesma paling lama dua tahun setelah PP nomor 11/2021 diterbitkan.

Monggo segera dibentuk untuk kita mulai menginisiasi dari sekarang, karena nantinya Bumdesma akan benar-benar diberdayakan. Lembaga ekonomi seperti koperasi, Poktan, Gapoktan, Pokdarwis dan sebagainya akan berkoordinasi dengan Bumdesma,” papar Adityawarman.

Ganis Pramudito dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan sosialisasi PP nomor 11/2021 diikuti 49 orang yakni camat, Ketua UPK DAPM, BKDAPM, dan Direktur Bumdes kategori maju. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi yang terlibat dalam Bumdesma dan mekanisme serta teknis transformasi dari UPK DAPM menjadi Bumdesma.

Mengingat banyaknya personil yang terlibat dalam kepengurusan UPK DAPM sebanyak 186 orang, maka diperlukan kecermatan dan dipersiapkan secara matang supaya transformasi dapat tertata lebih baik. (Dia)

Tinggalkan Komentar