Belasan Stakeholder di Purworejo Bahas Hak Anak yang Berhadapan Hukum

PURWOREJO, Meskipun kebebasannya hilang karena berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) tetap harus memperoleh hak-hak dasar berupa pendidikan, pelayanan kesehatan, adminduk, serta pengembangan bakat minat. Hak dasar tersebut harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan stakeholder kolaborasi untuk pemenuhan hak ABH yang diadakan di Auditorium RSUD dr Tjitrowardojo, Kamis (7/7). Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi itu dihadiri Ketua PKBI Purworejo yang juga Direktur RSUD dr Tjitrowardojo, dr Kuswantoro dan Kabag Kesra Setda Fatkurrahman, MM.

Selain itu diskusi diikuti oleh LPKA Kutoarjo, LPKA Magelang, Dinkes, Puskesmas, Dinsosdukkb, Dindik, Dinporapar. Unsur lembaga yakni dari forum anak, Sahabat Kapas, dan youth center. Adapun acara dipandu oleh PO program Inklusi-PKBI Aditya Yuda Utama.

Sejumlah stakeholder dalam forum diskusi

Untuk memenuhi hak anak di bidang pendidikan, menurut Kepala LPKA Kutoarjo Hari Winarca, sudah ada siswa yang mengikuti kelompok belajar (Kejar) Paket A, B, maupun C.

Hal tersebut dipertegas oleh Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa ABH yang ikut Kejar paket tetap bisa ikut akreditasi melalui SKBM. Mereka juga berhak mendapatkan bantuan pendidikan langsung dari pusat.

Demikian pula dengan hak mendapatkan kesehatan, ABH di LPKA Kutoarjo selama ini sudah mendapat rujukan apabila harus menjalani pemeriksaan medis secara intensif.

Hari menjelaskan bahwa ABH yang sudah berusia 17 tahun dibuatakan KTP, bekerja sama dengan Dindukcapil. “Data cukup dikirim melalui HP, ” katanya. Juga pemenuhan kebutuhan jasmani berupa kegiatan olah raga dengan fasilitas di sana.

Ketua LPKA Kutoarjo Hari Winarca saat menyampaikan paparan

Termasuk hak ABH untuk mengikuti kegiatan kepanduan yang berasal dari kwarcab setempat. Dalam forum tersebut, selain memaparkan kondisi LPKA Kutoarjo saat ini, Hari sempat curhat dengan mengatakan bahwa LPKA Kutoarjo kurang “tersentuh” oleh Pemda.

Dalam forum tersebut mengemuka bahwa ABH juga memiliki hak untuk ikut dalam forum anak. Seperti disampaikan oleh Martono dari DP3APMD yang menyebutkan bahwa pihaknya akan melibatkan beberapa ABH untuk ikut dalam forum anak pada masa berikutnya.

Di akhir acara, seluruh stakeholder sepakat bersinergi untuk mendorong tercapainya tujuan program Inklusi yang menangani ABH di LPKA Kutoarjo.

Selain itu diharapkan penerimaan masyarakat saat anak kembali ke lingkungan dapat membuat ABH tidak merasa dikucilkan. (Dia)

Tinggalkan Komentar