Bawaslu Purworejo Ingatkan Ribuan PPPK Baru Rawan Terjerat Pelanggaran Netralitas

PURWOREJO, Bawaslu Kabupaten Purworejo mengingatkan adanya potensi yang cukup besar atas terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Terutama para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum lama ini diangkat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi tindaklanjut penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang diselenggarakan Bawaslu Purworejo di ruang sidang Nurhadi, Senin (5/9).

Rapat diseminasi Pelanggaran Netralitas ASN dan penyelenggara Pemilu Ad Hoc tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Purworejo Nancy Megawati, perwakilan dari KPU Purworejo, PGRI, Dindikbud, BKPSDM, PPNI, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq yang memimpin rapat menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan ikhtiar pencegahan. “Strategi pengawasan Bawaslu pada Pemilu 2024 memang mengutamakan pencegahan. Penanganan pelanggaran merupakan jalan akhir atau ultimum remidium,” jelasnya.

Dalam kegiatan diseminasi dipaparkan data-data pelanggaran perundang-undangan lainnya yang menjerat ASN dari Pilgub Jateng 2018, Pemilu 2019, hingga Pilkada 2020. Pada Pilgub 2018 satu orang PNS terjerat, Pemilu 2019 dua orang PNS terjerat, dan Pilkada 2020 sebanyak tiga orang PNS terjerat kasus netralitas ASN.

Sejumlah elemen mengikuti rapat diseminasi pelanggaran Pemilu

Tren pelanggaran tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Oleh karena itu, Kholiq meminta kepada instransi terkait untuk bisa bekerjasama dengan Bawaslu Purworejo dalam melakukan pencegahan. “Kami melihat kerawanan untuk ASN yang baru, baik itu PPPK maupun PNS cukup tinggi. Bisa jadi mereka belum memahami tentang netralitas yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan,” katanya.

Anggota Bawaslu Purworejo Abdul Azis mengharapkan agar kerawanan tersebut diantisipasi sejak dini. Salah satunya dengan mengoptimalkan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN.

“Kami harapkan Pemkab Purworejo maupun organisasi profesi menyadari betul soal kerawanan ini dan bersinergi dengan Bawaslu Purworejo untuk lebih memasifkan sosialisasi,” katanya.

Tingginya kerawanan tersebut diakui Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Nancy Megawati. “Memang mereka yang baru saja diangkat belum sepenuhnya paham. Jangankan yang baru saja diangkat, yang lama saja seringkali tidak memahami,” katanya.

Dirinya pun mengingatkan terutama dalam bermedia sosial. Nancy sepakat agar sinergi antara Bawaslu, KPU, dan pemkab dioptimalkan dalam memberikan sosialisasi tentang netralitas ASN.

Menurutnya, para ASN yang baru saja dilantik perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang netralitas sehingga tidak sampai terjerat pelanggaran pada Pemilu 2024.

Abdu Aziz: antisipasi sejak dini

Adapun perwakilan dari BKPSDM Eny menyebutkan, ASN yang baru saja mendapatkan pelatihan dasar jumlahnya sebanyak 1.557 orang, baik dari CPNS maupun PPPK. Dikatakannya, memang perlu terobosan agar pemahaman netralitas ini bisa lebih maksimal karena mereka rata-rata belum paham.

Hal senada diungkapkan Ketua PGRI Irianto Gunawan. Diungkapkan, data per 1 Agustus 2022, anggota PGRI se-Kabupaten Purworejo jumlahnya mencapai 5.086 orang. Di luar itu, ada penambahan dari PPPK yang jumlahnya mencapai 1.559 orang tapi belum terverifikasi.

Irianto berpendapat PPPK yang baru memang perlu mendapatkan perhatian khusus agar benar-benar memahami soal netralitas dalam pemilu. Harapan serupa disampaikan Ketua PPNI Kabupaten Purworejo Heru Agung.

Diakui, tahun 2019 ada anggota PPNI yang terjerat netralitas. “Ini menjadi pembelajaran penting. Kami berharap agar bisa disosialisasikan secara optimal supaya teman-teman perawat bisa menjaga diri sehingga tidak terjerat pelanggaran,” katanya.

Pada bagian akhir, baik PPNI, PGRI, maupun IBI berharap bisa menjalin kerjasama berupa MoU dengan Bawaslu Purworejo dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu. (Dia)

Tinggalkan Komentar