36 Desa/Kelurahan Terima Sertifikat “Bebas Buang Air Besar Sembarangan”

PURWOREJO, Sebanyak 36 desa/kelurahan menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat diserahkan oleh Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, SH, di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Rabu (13/1). Dengan demikian jumlah desa ODF di Kabupaten Purworejo sampai sebanyak 253 desa.

Yuli Hastuti mengatakan, dalam rangka memperkuat budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, Kementrian Kesehatan telah mengembangkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014.

Dikatakan, STBM sebagai upaya pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Strategi Nasional STBM diharapkan dapat menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, leptosipirosis, stunting, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

“Saya sangat mengapresiasi kepala desa dan kepala Kelurahan, tokoh masyarakat dan semua komponen sehingga dapat mencapai desa ODF. Semoga desa-desa lain bisa segera menyusul sehingga Purworejo sebagai Kabupaten ODF bisa terwujud,” harap Yuli Hastuti. 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dr Sudarmi, MM mengatakan, jumlah desa ODF di Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2020 sebanyak 217 desa (43,93 persen). Sedang targetnya, tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah ODF dan Kabupaten ODF. 

Ada 5 tujuan yang ingin dicapai dalam STBM, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengelolaan air minum dan makanan yang aman, pengelolaan sampah dengan benar, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang aman.

Penyerahan sertifikat ODF

Kasi Penyehatan Lingkungan, Sigit Budi Purwatmoko, SKM, M.Kes menjelaskan, untuk memperoleh sertifikat ODF, desa/kelurahan mengajukan dengan menyertakan data STBM. Kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan cek and ricek dan memverifikasi. 

“Tidak serta merta desa/kelurahan yang mengajukan akan langusng mendapatkan sertifikat ODF,” tandasnya.

Desa diminta untuk memperbaiki terutama STBM dengan dibina dan dimonitor Puskesmas. Perlu dipahami bahwa buang air besar sembarangan tidak hanya disungai atau di papringan tapi yang langsung di kolam juga termasuk.

Menurutnya, sertifikat ODF berlaku selamanya sepanjang tidak berubah kondisi. Makanya desa kelurahan agar mempertahankan kondisi yang STBM. Diharapkan bisa dibuat Perdes atau SK Kades Kalur. 

Salah satu penerima sertifikat ODF, Kepala Kelurahan Bandung Prayogo, SIP, MM mengaku terus berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas kesehatan terutama sanitasi dan lainnya. 

“Dengan upaya Pemerintah Kelurahan Bandung yang bermitra dengan Puskesmas, alhamdulillah bisa berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga Bandung  mendapatkan sertifikat ODF,” papar Yogo. (*/nas)

 354 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *