204 SD Siswanya Kurang Dari 100, Pemkab Akan Lakukan Regrouping Bertahap

PURWOREJO, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 ini akan melakukan regrouping atau penggabungan sejumlah Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Purworejo. Hal itu dilakukan guna mewujudkan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di tingkat pendidikan dasar.

Demikian disampaikan Bupati Purworejo RH Agus Bastian, SE, MM pada Forum Critical Voice Point dengan tema Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar (SD) secara virtual di Command Center, Kamis (18/3). Selain Bupati hadir pula Sekda Drs Said Romadhon, Kepala Dindikpora Sukmo Widi Harwanto, SH, MM dan sejumlah pejabat terkait.

Bupati mengatakan, pilar pertama prioritas pembangunan Purworejo yaitu daya saing SDM. Khususnya di sektor pendidikan dasar mengenai kebijakan regrouping SD. 

“Keberadaan tempat pendidikan yang memiliki jumlah murid yang sedikit, akan menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak sehat,” kata Bupati. 

Menurut Bupati, kebijakan regrouping juga dilatarbelakangi SDM guru mengalami kekurangan yang cukup banyak. Akibatnya terkadang harus diisi tenaga pengajar yang akan menyerap dana operasional BOS.

“Saya menyadari, tentu ada sebagian masyarakat yang mungkin merasa kecewa dan merasa perlu mempertahankan SD yang sudah ada di desanya. Namun semua pihak perlu memikirkan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang bagi anak-anak kita sendiri nantinya,” kata Bupati.

Bupati juga menyadari jika kebijakan ini sedikit banyak akan berdampak pada kondisi keseharian di SD. Orang tua dan siswa akan mengubah rutinitas antar jemput, ada yang menjadi lebih dekat dengan rumah tetapi juga ada yang mungkin menjadi lebih jauh.

Depan dari kiri Sekda, Bupati dan Kepala Dindikpora

“Tidak perlu dirisaukan, fasilitas akan kami perbaiki. Kita sangat fokus dalam dunia pendidikan yang merupakan visi kami terutama pembangunn SDM. Ini semua adalah kewajiban kita semua dalam melaksanakan program agar SDM berdaya saing bisa kita capai 2025,” imbuhnya.

Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membantu anak-anak kita mendapatkan layanan kualitas pendidikan yang baik dan memiliki keunggulan. Jangan biarkan hak anak-anak dirampas, hanya karena ingin mempertahankan kondisi tempat belajar yang secara standar dianggap sudah tidak layak.

“Ke depan saya berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang paling baik dalam dunia pendidikan dasar. Anggaran yang kita siapkan besar. Saya tidak ingin mendengar lagi ada gedung dan fasilitas sekolah yang rusak,” terang Bupati.

Sementara itu Sukmo Widi Harwanto menjelaskan, sesuai regulasi, jumlah SD ideal berjumlah 297 SD. Namun secara bertahap akan dikaji secara komprehensif, sesuai kondisi dan hasil analisis masing-masing wilayah agar dapat tepat sasaran.

Dijelaskan, salah satu syarat regrouping adalah sekolah yang siswanya kurang dari 120 anak. Sementara itu berdasarkan data yang ada SD yang jumlah siswanya kurang dari 100 anak sebanyak 204 SD. 

“Mulai tahun 2021 akan dilaksanakan regrouping secara bertahap. Regrouping juga akan memperhatikan jarak tempuh dan letak geografis antara sekolah satu dengan sekolah lain,” tandasnya.

Dikatakan Sukmo, kebijakan ini nantinya juga akan mendorong guru wiyata bakti untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, guru wiyata juga memiliki kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru.

“Saat ini ada sekitar 500 guru wiyata bakti yang akan kita dorong menjadi  P3K dan sertifikasi. Akan kita dorong terus, kalau perlu kita adakan pelatihan-pealtihan agar bisa lulus,” kata Sukmo. (Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *