Tilang Elektronik Lewat ETLE dan Kopek Mulai Diberlakukan di Purworejo, Begini Penjelasannya

PURWOREJO, Tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (Kopek) secara optimal mulai diberlakukan hari Senin ini di berbagai titik di Kabupaten Purworejo.

Rinciannya, tiga ETLE yakni di Simpang Lengkong, Simpang 4 Kutoarjo, dan Simpang 4 Pendowo, serta lima unit Kopek yang melekat di helm petugas patroli dengan sistem mobile yang setiap hari melakukan hunting.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kasatlantas Polres Purworejo AKP Lelono Windi Bramantyo, S.Kom saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/3). Menurutnya, ETLE beroperasi 24 jam, sedangkan Kopek berlaku saat petugas melakukan patroli di berbagai titik di wilayah Purworejo.

“Ada tiga jenis pelanggaran kasat mata yang akan dikenakan sanksi. Yakni knalpot brong, pelanggaran rambu dan marka, dan tidak pakai helm. Selain itu bagi pengendara kendaraan roda empat pelanggaran lain yakni tidak mengenakan sabuk pengaman,” ujar Kasatlantas.

Termasuk dalam kategori pelanggaran rambu lalu lintas, jelas Bramantyo, yakni apabila ada aturan “Belok Kiri Ikuti APILL” tapi yang bersangkutan langsung belok kiri saat rambu masih berwarna merah.

Adapun kategori pelanggaran marka jalan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan aturan marka jalan. Misalnya menyalip pada ruas dua garis putih atau kuning tanpa putus yang membentang di jalan raya.

Ia menjelaskan, prosedur tilang yang dilakukan yakni, pelanggar akan ditangkaplayar datanya pada satu titik. Kedua sistem itu yakni ETLE atau Kopek akan langsung meng-capture kendaraan pelanggar, nopol kendaraan, berikut wajah pelaku pelanggaran.

Berikutnya hasil capture akan dicocokkan dengan nomor registrasi. Dari situ akan muncul data pemilik kendaraan. “Pelaku pelanggaran kemudian akan menerima surat konfirmasi,” ucap Bramantyo.

Kopek yang melekat pada helm petugas patroli

Ditambahkannya, apabila konfirmasi tidak sesuai maka si pelanggar diberi waktu selama tujuh hari untuk melakukan konfirmasi kebenaran data tersebut. Apabila sesuai maka segera melakukan pembayaran denda melalui BRI baik langsung maupun online.

Denda yang diberikan, yakni sesuai Pasal 289 dengan denda maksimal yakni Rp 500.000. Jika dalam jangka waktu tujuh hari tidak ada konfirmasi maka kendaraan tersebut akan masuk ke dalam kategori vehicle warning.

Mereka yang masuk ke dalam kategori vehicle warning secara otomatis akan diblokir saat melakukan pembayaran pajak kendaraan atau pengurusan SIM sampai yang bersangkutan menyelesaikan admistrasi denda yang belum dibayar.

Terkait dengan kendaraan yang dipinjamkan atau balik nama, Kasatlantas menjelaskan, yang bersangkutan bisa melakukan konfirmasi pada saat diberi waktu tujuh hari tersebut.

Kasatlantas menegaskan, selama pemberlakuan tilang elektronik para pelanggar tidak bisa mengelak apalagi melakukan bargaining dengan petugas patroli. Hak itu karena semua terekam dalam kamera pengawas. “Jadi taati aturan lalu lintas dan hati-hati dalam berkendara. Kalau tertib, Insya Allah aman,” himbau Bramantyo. (Dia)

2 comments

  1. Mohon disetiap perempatan diberi tanda yg jelas jika tdk boleh langsung belok kiri. Karena jika tdk ada tanda dan pengendara belok sering ditilang.

  2. Kalo niat operasi, malam operasi.!!!! Banyak yang gak bawa hlm. Saya baru keluar rumah mau ke masjid difoto. Di desa saya sendiri.!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *