10 Kali Berturut-turut Pemkab Purworejo Terima Penghargaan WTP dari Kemenkeu

JAKARTA, Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan penghargaan ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2021. 

Penghargaan diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani kepada Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (22/9).

Bupati Agus Bastian saat ditemui usai acara mengatakan bahwa dirinya merasa senang atas penghargaan dari Kemenkeu tersebut. Menurutnya, prestasi ini diraih berkat kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola keuangan daerah.

Agus Bastian dan plakat WTP

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang telah berupaya keras agar WTP yang kesepuluh ini dapat kita raih,” kata Bupati didampingi Kepala BPKPAD Purworejo Agus Ari Setiyadi, S.Sos.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Agus Ari Setiyadi, S.Sos, apresiasi ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas laporan keuangan yang telah disusun. 

Dengan kategori Penghargaan WTP Minimal 15 Kali Berturut-turut, WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut, WTP Minimal 5 Kali Berturut-turut dan Penghargaan WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan WTP kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.

Agus Bastian dan Agus Ari Setiyadi

Menurutnya, pencapaian yang ada saat ini merupakan suatu yang luar biasa, mengingat bagaimana upaya Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

Ia berharap raihan ini tidak hanya sekedar status, namun yang sangat penting bagaimana agar APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah. 

“Tahun ini kita telah mencatat makin banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dapat WTP. Untuk daerah adalah 92,25 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 89,7 persen atau 500 daerah telah meraih WTP,” terangnya. (Nas)

Tinggalkan Komentar