Bandara, Bendung Bener dan Badan Otorita Borobudur Jadi Peluang Peningkatan Ekonomi Purworejo

PURWOREJO, Bupati Purworejo melalui Asisten II Sekda Gandi Budi Supriyanto mengungkapkan, Kabupaten Purworejo saat ini sedang mempersiapkan smart city dan penerapan administrasi secara online di birokrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada tiga isu nasional yang dapat dijadikan peluang untuk Purworejo. Yakni berpindahnya bandara internasional di perbatasan Yogyakarta-Purworejo. Lokasi bandara justru lebih dekat dengan Purworejo, sehingga peluang peningkatan perekonomian bisa lebih besar di Purworejo,” menerima kunjungan study banding dari Pemkot Tasikmalaya di ruang kerja Sekda, Kamis (1/2).

Kecuali itu, kata Gandi, juga adanya Badan Otorita Borobudur untuk pengembangan wisata  yang membutuhkan lahan 350 hektare. Sedangkan Purworejo baru menyiapkan 50 hektare.

Dipaparkan, di Purworejo juga akan dibangun mega proyek Bendung Bener. Bendung raksasa itu untuk peningkatan pengolahan pertanian sekaligus sebagai peluang wisata.

“Saat ini kami dalam proses benah-benah untuk kesejahteraan masyarakat Purworejo terutama dalam peningkatan perekonomian dari sektor pariwisata, pertanian, dan liannya,” ujar Gandi.

Asisten II Pemkot Tasikmalaya Dr Din Din Saifudin, M.Si mengatakan, Pemkot Tasikmalaya akan mengacu pada sistem tata kelola pemerintahan berbasis tehnologi. Yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa tatap muka.

“Namun masih perlu banyak referensi untuk mewujudkan E-government berbasis teknologi. Kami baru melangkah pada E-planning dan E-budgeting,” katanya.

Sedangkan Kabupaten Purworejo lanjut Saifudin, telah menggunakan sistim aplikasi untuk pelayanan. Sehingga studi banding ditujukan di Kabupaten Purworejo karena Purworejo telah memiliki pelayanan berbasis teinologi. Tentu sebagai sharing untuk saling melengkapi menuju pelayanan yang baik.

Senentara itu Kabag Pembangunan Setda Purworejo Bambang Sadyanto Raharjo SH menjelaskan, program kerja pembangunan yang berbasis teknologi salah satunya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yaitu penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kami lebih pada pengendalian. Supaya OPD dapat memenuhi capaian target, kami membentuk tim yang setiap harinya turun ke lapangan untuk memantau dan monitoring pelaksanaan di OPD,” jelasnya. (Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *