Pengembangan Model Budaya Antikorupsi di Pemasyarakatan


Oleh: Bagus Tri Pamungkas

Korupsi sudah merebak sejak pemerintahan Orde Baru. Karena pemerintahan yang terkenal otoriter, maka menjamurnya perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pada masa itu tidak tanggung-tanggung. 

Korupsi pada umumnya adalah suatu upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik. Korupsi menjadi salah satu faktor terbesar runtuhnya pemerintahan Orde Baru. 

Hal itu membuat budaya kebiasaan yang terbawa sampai sekarang. Bahkan hampir setiap saat kita pasti melihat berita tentang korupsi. Sehingga hal ini sangat membudaya dan sulit untuk diberantas di kalangan legaislatif, eksekutif maupun yudikatif. 

Pemahaman yang terdapat di pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dari hal itu, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi jika perbuatan bisa diangap korupsi:

Secara Melawan Hukum; Memperkaya diri sendiri/orang lain; Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Setelah reformasi, sebenarnya Indonesia dihadapkan dengan masalah pemberantasan korupsi. Karena korupsi sudah menjadi budaya laten yang bahkan dianggap biasa oleh masyarakat, maka dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan penuh kerja keras serta kerjasama antara pihak pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. 

Motif yang dilakukan para koruptor sangat bervariasi, tetapi faktor tersebut dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dalam diri pelaku koruptor, yang memiliki sifat tamak dan ingin memperkaya diri secara instan.

Kemudian kalau dari faktor ekternal yaitu lingkungan yang mendukung dan adanya peluang untuk melakukan korupsi tersebut.
Demi terberantasnya korupsi di Indonesia, maka pemerintah juga melakukan banyak upaya, seperti pembentukan KPK. Kemudian selain itu juga mengeluarkan UU tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan strategi untuk pencegahan tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dilansir melalui http://www.lemhannas.go.id “Pencegahan tindak korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas,” ujar Pranggono. 

Menurut Pranggono, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Pencegahan bisa dimulai dari lingkup kecil yaitu keluarga.

Menurut Rabi’e and Nurhidayati (2018) hanya sekitar 50 persen keluarga yang mengetahui fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi, 37 persen mengetahui fungsi identitas sosial. 
Tetapi hanya 4 persen saja, ayah ibu yang menganggap bahwa fungsi sosialisasi merupakan fungsi utama dalam keluarga. Maka dari itu, perlu adanya penguatan sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi. 

Pembangunan komunitas anti korupsi mulai dari keluarga kemudian tingkat kecamatan sangat berpengaruh untuk tingkat angka korupsi di Indonesia. Angka korupsi bisa diminimalisir dengan pengembangan yang dilakukan dalam lingkup kecil tersebut. 

Pemberantasan korupsi selain itu juga bisa dilakukan dengan cara melakukan segala kegiatan dengan secara transparasi dan akuntabilitas .Sehingga dengan adanya hal ini tentu saja akan membantu meminimalisir terjadinya korupsi baik dikalangan pemerintahan maupun masyarakat secara luas. 

Lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu instansi yang bisa turut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Diperlukan berbagai macam cara untuk mewujudkan birokrasi yang ada dalam lembaga pemasyarakatan supaya bebas dari korupsi.

Maka dari itu perlu ada perubahan-perubahan budaya serta pengembangan budaya antikorupsi yang selalu dibangun guna meminimalisir bahkan menghilangkan tindakan korupsi. 
Dalam proses mengembangan model budaya anti korupsi di lembaga pemasyarakatan, maka perlu adanya kerjasama yang dilakukan antara petugas dan masyarakat serta semua elemen yang berpengaruh.

Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna mengembangkan model budaya anti korupsi?
Berikut beberapa pengembangan model budaya anti korupsi yang bisa dilakukan di lembaga pemasyarakatan: Mengelola dan mengembangan manajemen yang baik dan praktis sesuai dengan SMR.

Penegasan terhadap etika seorang pegawai yang anti korupsi; Pelatihan yang dilakukan oleh petugas guna mengerti sistem kerja organisasi sehingga bisa transparan, transparan mengenai penggunaan anggaran, SDM dan penganan dana publik/umum; Mengubah aturan yang ada supaya praktik korupsi bisa dideteksi dan dihilangkan; Membuat jargon atau nama mengenai budaya anti korupsi contohnya yaitu WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi.

Selain beberapa model budaya di atas, ada beberapa nilai karakter yang harus ditanamkan juga pada petugas, nilai karakter tersebut yaitu: a. Kejujuran; b. Kepedulian; c. Kemandirian; d. Kedisiplinan; e. Kerja Keras; f. Tanggung Jawab; g. Adil h. Kesederhanaan dan; i. Keberanian. 

Berbagai upaya yang sudah dilakukan tentu akan berjalan jika semua elemen yang ada tahu dan mengerti akan anti korupsi ini. Jika hal itu dilakukan dengan baik dan benar, maka suatu saat akan ada dampak positif yang pasti diperoleh. 

Selain itu, yang termasuk penting dalam pengembangan budaya ini yaitu komitmen yang dilakukan oleh petuas dan semua elemen pendukung, terutama pada penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Melakukan dan menjatuhi hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang tepat akan bisa membuat perubahan perilaku dan tentunya memberi efek takut pada semua orang yang akan melakukan tindakan korupsi.

Dengan demikian, semua hal yang kita lakukan demi mengembangkan budaya anti korupsi yaitu pada dasarnya adalah membuat manusia menjadi lebih sadar akan integritas yang harus mereka terapkan dalam melaksanakan tugas. 

Komunikasi yang harus selalu berjalan dan transparan membuat proses manajemen dan administrasi menjadi lebih teratur dan terhindar dari korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Karena hal itu akan efektif guna mencegah dan sebagai pengembangan model budaya baru dalam menangkal tindak korupsi.

Jika budaya-budaya yang telah dilakukan sudah menjamur dan menjadi kebiasaan bagi semua petugas maupun masyarakat, maka pasti negara kita akan terhindar dari perbuatan korupsi.**

Penulis adalah Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Sekolah Ikatan Dinas Kementerian Hukum Dan HAM RI), tinggal di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener

Tinggalkan Balasan