Menakar (Institusi) Figur-Figur Potensial Calon Bupati Purworejo

Oleh: Satria Triputra Wisnumurti

DI BEBERAPA daerah, gaung Pilkada Serentak 2020 sudah mulai nampak. Dari 270 daerah, di dalamnya terdapat 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten, Kabupaten Purworejo menjadi salah satu daerah yang ikut andil dalam perhelatan akbar demokrasi ini. Meskipun pelaksanaannya masih cukup lama, yaitu tanggal 23 September 2020 dan proses rangkaian Pilkada baru akan dilakukan pada Maret 2020, namun kandidasi bupati di kabupaten bekas daerah kerajaan Mataram ini menjadi menarik untuk diamati.
Sebelum masuk pada nama-nama figur potensial yang santer beredar maupun figur berkualitas yang layak masuk dalam bursa kandidasi, mari berdiskusi mengenai institusi-institusi “penghasil” calon bupati/kepala daerah berdasarkan pengalaman di banyak daerah di Indonesia. Jika dalam sejarahnya institusi penghasil Presiden berasal dari 3 institusi besar yakni Kampus, Militer dan Pesantren, maka di dalam pemilihan kepala daerah memiliki institusi yang lebih variatif.

Pengalaman ini dipakai agar partisipasi masyarakat di dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada hari H pelaksanaan dengan menggunakan hak pilihnya, melainkan juga turut serta aktif berpartisipasi dalam memunculkan kandidat-kandidat bupati yang berkualitas dan layak didukung untuk memimpin Purworejo.

Di sisi lain pun, partai-partai politik merasa terbantu dengan munculnya nama-nama alternatif ketika lobi-lobi politik antar partai mandeg dan tidak menemukan kesepakatan.

Berdasarkan pengalaman banyak daerah, institusi-institusi penghasil kepala daerah dapat dilihat sebagai berikut;
Bupati-Wakil Bupati Petahana

Pengalaman banyak daerah, kepala daerah petahana adalah kandidat yang digadang-gadang akan kembali maju dalam kontestasi Pilkada. Tidak mengherankan, selama lima tahun kepemimpinan dapat dianggap sebagai bentuk “kampanye” dengan seringnya nama bupati muncul dalam pemberitaan.

Dalam hal ini, petahana idealnya memiliki kekuatan popularitas yang tinggi dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya, meskipun dalam kenyataannya akseptabilitas dan elektabilitas dapat berbicara lain.
Namun ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi kandidat ini. Pertama, ajang Pilkada menjadi dua pilihan bagi masyarakat, sebagai ajang “pelanggengan” atau ajang “penghakiman”.

Jika masyarakat merasa bahwa kinerja bupati selama lima tahun memimpin daerah tidak ada kemajuan yang berarti, masyarakat sesungguhnya dapat memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang “penghakiman” untuk tidak memilih kembali petahana.

Namun, jika masyarakat merasa ada kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraannya, tentu ajang Pilkada akan menjadi ajang “pelanggengan” bagi sang bupati untuk melanjutkan kepemimpinannya. Tentu Solo dan Surabaya menjadi best practice dimana Joko Widodo pada tahun 2010 mendapatkan 90,09% suara dalam Pilkada keduanya dan Tri Rismaharini pada tahun 2015 mendapatkan 86,34% suara dalam Pilkada keduanya.

Kedua, variasi dari institusi ini adalah keluarga atau kerabat dari petahana. Dalam banyak kasus daerah, istri atau anak dari petahana adalah pihak yang paling sering digadang-gadang untuk maju dalam Pilkada. Jika sudah berbicara pada politik dinasti atau politik kekerabatan, maka dapat dipastikan struktur politik yang ditancapkan oleh petahana selama memimpin begitu kuat. Karena struktur politik inilah faktor utama bagi hadirnya dinasti politik di daerah.

Klaten dan Purwakarta dapat menjadi contoh. Klaten dalam hal politik dinasti dapat diandaikan sebagai pengalaman terbaik perpaduan antara dua keluarga bupati-wakil bupati, Haryanto Wibowo (alm) dan Sunarna, menguasai daerah selama hampir 20 tahun.

Jika pada periode awal Haryanto dan Sunarna yang menjadi bupati-wakil bupati di tahun 2000-2005, pada periode selanjutnya Sunarna menjadi Bupati. Pada periode keduanya 2010-2015, Sunarna menggandeng Sri Hartini, istri Haryanto Wibowo. Karena sudah menjabat dua periode, Sunarna tidak dapat maju kembali. Sri Hartini, wakilnya maju menjadi Bupati 2016-2021 didampingi oleh Sri Mulyani, istri Sunarna. Sehingga dinasti politik di Klaten hanya berkutat pada dua keluarga tersebut sebelum Sri Hartini ditangkap KPK pada tahun 2016.

Kemudian Purwakarta, Anne Ratna Mustika memenangi Pilkada 2018 adalah istri dari Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta dua periode sebelumnya yang saat itu juga maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

Ketiga, dalam pengalaman banyak daerah, koalisi Bupati-Wakil Bupati pecah kongsi dan saling berhadapan pada Pilkada di periode keduanya. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan wakil bupati kurang begitu puas dengan kepemimpinan sang bupati atau koalisi-koalisi partai politik di daerah membentuk poros baru.

Di banyak daerah, wakil kepala daerah dapat mengalahkan sang kepala daerah. Di Bangka Barat dapat dijadikan contoh, Parhan Ali (alm) dan Zuhri M Syazali memenangi Pilkada 2005 dan memimpin hingga 2010. Pada Pilkada 2010, Zuhri M. Syazali maju sebagai calon Bupati menantang Parhan Ali sebagai petahana. Zuhri M Syazali menang tipis dari Parhan Ali dan memimpin Bangka Barat hingga 2015. Uniknya, Parhan Ali kembali menjadi bupati Bangka Barat setelah memenangi Pilkada 2015 dan menjadi Bupati 2016-2020 sebelum meninggal pada Februari 2019 lalu.

Birokrat Daerah

Dalam konteks daerah, birokrat memiliki kekuatan politik (nilai jual) karena pengalaman dan sepak terjangnya selama puluhan tahun yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan daerah. Ditambah jika birokrat tersebut dianggap bersih dengan pemberitaan-pemberitaan media mengenai keberhasilan dan kebiasaan merakyatnya. Baik pada level provinsi maupun kabupaten, institusi birokrasi masih dilirik oleh banyak partai di daerah. Sekretaris Daerah adalah posisi yang paling banyak dilirik, kemudian kepala dinas dan staf khusus bupati.

Pada institusi ini, di pengalaman banyak daerah, birokrat biasanya diajukan sebagai calon wakil kepala daerah. Pada tataran ini, partai politik masih memegang kendali yang cukup kuat. Ada dua faktor yang membuat birokrat daerah dapat menduduki calon kepala daerah.

Pertama, citra publik yang didorong kemauan publik. Kedua, restu kepala daerah yang menjabat dua periode sebelumnya. Citra publik yang didorong kemauan publik dapat dilihat pada Kota Surabaya, Tri Rismaharini adalah produk birokrat yang sukses mendapatkan hati publik.

Untuk mencapai pada tataran ini, prasyarat birokrat prestatif dan bersih wajib dimiliki. Sebelum menjadi walikota, Risma adalah kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya yang dianggap mempunyai banyak terobosan. Sementara pada restu kepala daerah dua periode sebelumnya, Pilgub Sulawesi Tengah 2020 saat ini dapat dijadikan contoh. Hidayat Lamakarate, sekda provinsi didorong maju untuk cagub oleh gubernur saat ini, Longki Djanggola.

Tokoh Masyarakat

Pengalaman di banyak daerah, tampuk kepemimpinan tidak hanya berkutat pada politisi dan aparat negara. Hadirnya demokrasi mampu memberikan warna baru dalam roda kepemimpinan daerah. Tokoh masyarakat seperti budayawan, kyai dan akademisi mampu menduduki tampuk kepemimpinan daerah. Sepak terjang profesional, rekam jejak positif dan putra asli daerah adalah kombinasi yang diharapkan oleh publik ketika rotasi kepemimpinan dianggap jumud hanya berputar pada elit yang itu-itu saja. Sehingga publik menginginkan profil berintegritas yang diharapkan mampu menjadi sosok panutan di daerah.

Sementara dalam perspektif partai, tokoh masyarakat memiliki kekuatan popularitas yang mumpuni. Sehingga proses kampanye yang dilakukan oleh mesin partai dan relawan-relawan tidak dimulai dari nol dan relatif lebih ringan. Tugas mesin partai dan relawan hanya sekedar memastikan bahwa popularitas berubah menjadi penerimaan yang baik di publik (akseptabilitas) dan mengkonversikannya ke dalam suara (elektabilitas) untuk memastikan calonnya terpilih.
Dalang kondang Ki Enthus Susmono (alm) di Tegal, Bupati Bojonegoro Suyoto, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dapat menjadi contoh yang baik. Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono dikenal sebagai dalang kondang nasional, maju pada Pilkada 2013 di Kabupaten Tegal dan berhasil memperoleh 35.21 % suara.

Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro dua periode adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik periode 2000-2004. Pulang kampung dengan mencalonkan diri sebagai calon Bupati, berhasil dipilih rakyat pada Pilkada Bojonegoro tahun 2007.

Nama Nurdin Abdullah dikenal sebagai Tokoh Perubahan Republika. Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin ini berhasil memenangi Pilkada Sulawesi Selatan 2018 setelah sebelumnya menjabat Bupati Bantaeng. Sebelumnya, Nurdin juga dikenal sebagai Bupati bergelar profesor.

Yang paling dekat, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, putra dari Maimoen Zubair, kyai kharismatik dari Rembang berhasil mendampingi Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah 2019-2024.

Tokoh Nasional Putra Daerah

Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat menjadi contoh kiprah putra daerah di nasional mampu menjadi pembuka jalan untuk memimpin daerah. Bahkan pada kasus Pilkada 2018 kemarin, dua putra daerah Jawa Tengah yang memiliki nama kaliber nasional pulang kampung untuk bertarung dalam Pilkada, Ganjar Pranowo dan Sudirman Said.

Mantan menteri kelahiran Brebes menantang mantan anggota DPR-RI yang juga gubernur petahana kelahiran Karanganyar, pertarungan yang banyak dinilai oleh banyak kalangan mengejutkan di akhir karena sang penantang Sudirman Said mampu meraih suara yang kompetitif sebanyak 41.22% suara dengan petahana Ganjar Pranowo sebanyak 58.78% suara.
Berbeda cerita dengan Jawa Timur, aktivis perempuan yang berpengalaman memegang berbagai jabatan nasional, Khofifah Indar Parawansa memerlukan waktu 10 tahun untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Baru pada pilkada ketiga keikutsertaannya di Pilgub Jawa Timur, berhasil mendapatkan hati masyarakat Jawa Timur. Pada dua Pilkada sebelumnya selalu kalah dengan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf.

Tokoh nasional dianggap memiliki popularitas yang mumpuni dan kiprah profesional secara nasional dinilai mampu menjadi magnet elektoral yang cukup kuat di dalam masyarakat. Pemberitaan yang ramai malang melintang di berbagai media nasional dirasa mampu memberikan rasa kebanggaan bagi masyarakat memiliki tokoh asli daerah yang memiliki kiprah nasional. Inilah modal awal yang akan terus dijual oleh tim sukses dan partai dalam proses kampanye.

Pengusaha
Semenjak hadirnya demokrasi, pengusaha menjadi salah satu lakon politik yang paling banyak berpengaruh di daerah maupun nasional. Jika pada era orde baru para pengusaha hanya bermain di balik layar, maka pada era demokrasi sekarang ini banyak pengusaha yang langsung terjun ke politik praktis. Hadirnya demokrasi langsung yang mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemilu memang menghadirkan konsekuensi yang cukup serius bagi para politisi, yakni finansial atau modal.

Tidak dapat dipungkiri, perlu modal yang cukup besar bagi seorang aktor politik untuk menjadi kepala daerah. Pada titik inilah, para pengusaha banyak dilirik oleh partai-partai politik karena memiliki sumber daya finansial yang mumpuni untuk membiayai kampanye.
Di banyak daerah, sudah banyak pengusaha yang mampu menjadi kepala daerah. Sebut saja kakak adik Ikmal Jaya mantan Walikota Tegal dan Idza Priyanti Bupati Brebes yang merupakan pengusaha bis. Kemudian ada Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah yang juga merupakan seorang pengusaha serta banyak contoh kepala daerah lainnya.

Tokoh Muda
Semenjak Pilpres 2019, hadirnya Sandiaga Uno dan Erick Thohir, kalangan anak muda atau milenial menjadi komoditas politik yang banyak diperbincangkan. Bukan hal yang mengagetkan, mengingat dalam setiap musim pemilu, anak muda menjadi salah satu pemilih mayoritas yang dirasa dapat mendongkrak suara.

Jauh sebelum Pilpres, tokoh-tokoh muda sejatinya sudah mulai merebut kursi kepemimpinan di daerah. Regenerasi kepemimpinan yang memastikan perubahan menjadi jargon yang ampuh bagi mereka untuk duduk di kursi kekuasaan. Sejalan dengan hal tersebut, mereka menyuarakan agar kepemimpinan daerah tidak hanya berkutat pada elit-elit yang mulai menua dan itu-itu saja.
Emil Dardak bersama Mochamad Nur Arifin, menjadi Bupati-Wakil Bupati termuda di Indonesia dengan umur 31 tahun dan 25 tahun kala berhasil memenangi Pilkada Trenggalek di tahun 2015. Saat ini Emil Dardak berhasil mendampingi Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur. Kemudian ada Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berusia 34 tahun yang juga adik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menjadi wakil dari Nurdin Abdullah memimpin Sulawesi Selatan 2019-2024.

Berdasar pengalaman banyak daerah tersebut, publik Purworejo masih memiliki waktu lebih dari satu tahun untuk mulai mengkaji calon-calon potensial dari keenam saluran penghasil kepala daerah tersebut. Mulai saat ini masyarakat Purworejo dapat mengevaluasi kinerja Bupati-Wakil Bupati selama lima tahun terakhir, layak atau tidak untuk melanjutkan tampuk kepemimpinannya. Mulai melirik birokrat seperti sekretaris daerah dan kepala-kepala dinas, adakah yang memiliki prestasi yang cukup menyita perhatian dengan terobosan pelayanan publiknya.
Kemudian, mulai mencari figur budayawan, akademisi maupun kalangan kyai kharismatik yang dirasa mampu menjadi figur panutan di Purworejo. Begitupun pada tokoh-tokoh nasional, banyak tokoh nasional yang berasal dari Purworejo maupun memiliki darah Purworejo. Figur pengusaha dan anak muda nampaknya juga sudah mulai meramaikan bursa Pilkada Purworejo 2015 dan Pileg 2019 lalu.

Publik Purworejo sudah mulai cerdas untuk tidak hanya sekedar menempatkan diri mereka sebagai obyek pemilu (pemilih) di hari H pemilihan, namun juga dapat menempatkan diri mereka sebagai subyek pemilu dengan aktif menentukan semenjak kandidasi kepala daerahnya.
Di banyak survei daerah yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, jenis pemilih mulai beranjak menjadi pemilih rasional dari pemilih sosiologis dan pemilih psikologis. Jenis pemilih ini mampu menguasai 40% dari keseluruhan jenis pemilih. Pemilih rasional lebih mengutamakan pertimbangan visi-misi, program, kinerja, pengalaman dan kualitas calon dalam menentukan kepala daerahnya dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti agama, asal daerah, suku, karakter personal, gender dan penampilan kandidat. Selamat menjadi pemilih cerdas masyarakat Purworejo.***

Penulis adalah putra Purworejo, lulusan Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selama di kampus aktif dalam dunia aktivis mahasiswa sebagai Presiden Mahasiswa UGM 2015. Saat ini aktif sebagai peneliti di Poltracking Indonesia.

Tinggalkan Balasan