Cukai Plastik Sapu Ratusan Juta Ton Sampah Plastik


Oleh : Alfira Prameswari Utami

SEMBILAN puluh persen lebih plastik yang diproduksi tidak pernah didaur ulang. Diperkirakan akan ada 12 miliar ton sampah plastik mencemari lingkungan di tahun 2050 (Greenpeace). 

Di negara terindah nomor 1 di Asia dan nomor 6 di dunia ini (Indonesia), setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 – 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan (Portal Informasi Indonesia). 

Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.
Berbagai fenomena mengenai sampah plastik di Indonesia mengetuk hati Pemerintah untuk menerapkan kebijakan guna pengendalian terhadap kantong plastik. 

“Kantong Plastik dengan ketebalan 75 mikron atau kurang ditetapkan sebagai barang kena cukai” pasal 2 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik. 

Komisi XI DPR menyetujui rencana Kementerian Keuangan untuk menambahkan produk plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru sejak Februari 2020. 

Adapun jenis plastik pertama yang akan dikenakan cukai adalah jenis bijih plastik virgin berbahan dasar polietilena atau polipropilena karena waktu penguraiannya lebih dari 100 tahun. 

Sedangkan plastik ramah lingkungan berbahan dasar oxodegradable yang mempunyai waktu penguraian dua hingga tahun akan dikenakan tarif cukai yang lebih rendah. Jenis plastik yang dikenakan cukai akan diperlebar hingga ke seluruh jenis plastik, termasuk plastik kemasan makanan dan minuman. 

Tarif cukai yang telah disepakati kala itu sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar. Peraturan Presiden No 113/2020 tentang perincian APBN 2021 menargetkan pemerintah akan mendapat penerimaan negara dari cukai plastik senilai Rp 500 miliar. 

Cukai plastik dipatok berkontribusi 0,27% dari target total penerimaan cukai senilai Rp 180 triliun (DDTC, 11 Desember 2020).

Cukai merupakan instrumen untuk mengompensasi tindakan konsumtif atas beberapa produk yang pembuatannya dianggap mencemari lingkungan. 

Alfira Prameswari Utami

Jika kita tilik dari sisi ekonomi, cukai merupakan salah satu jenis penerimaan pajak. Pungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan memenuhi berbagai keperluan negara demi menjamin kemakmuran rakyat. 

Pada model Keynesian cross pasar barang, IS curve dipengaruhi oleh komponen Y, C, I, dan G. Rumah tangga akan menerima pendapatan (Y), membayar pajak (T), dan memutuskan untuk seberapa banyak pendapatan setelah pajak (Y-T) yang akan dikonsumsi(C) dan yang akan ditabung.

Fungsi konsumsi menyatakan level konsumsi (C) berkaitan langsung dan berhubungan positif pada level pendapatan setelah pembayaran pajak (Y-T) atau disebut juga disposable income. 

Persamaan fungsinya yaitu C=C0 + C1(Y-T), semakin kecil disposable income maka konsumsi akan menurun juga. Dapat diketahui dari persamaan tersebut bahwa konsumsi (C) berbanding terbalik dengan pajak (T). 

Semakin tinggi pengeluaran untuk pembayaran pajak (T), semakin sedikit konsumsi (C) yang dilakukan. Asumsikan fungsi konsumsinya yaitu C=500+0,6(Y-T), cukai plastik (T) sebesar 200 dan pendapatan (Y) tetap pada angka 700.

Sebelum adanya cukai, T = 0, maka disposable income pada angka 700 dan konsumsi(C) sebesar 920. Setelah adanya cukai, T = 200, maka disposable income turun menjadi 500 (700-200) dan konsumsi(C) ada pada angka 800. 

Dapat dibuktikan dari asumsi tersebut bahwa kenaikan pajak (T) akan menurunkan disposable income(Y-T), dan penurunan disposable income(Y-T) akan menurunkan konsumsi(C).

Asumsi berbicara mengenai konsumsi plastik oleh rumah tangga setelah dikenakan cukai pada plastik.
Badan Kebijakan Fiskal Keuangan memastikan bahwa rencana penerapan cukai kantong plastik tidak akan berdampak signifikan terhadap makro ekonomi Indonesia. Baik secara inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga daya beli masyarakat. 

Diperkirakan dampak tarif cukai kantong plastik ini terhadap inflasi hanya sebesar 0,045%. Masyarakat juga sudah tak seharusnya bergantung pada kantong plastik.

Ada banyak alternatif barang untuk menggantikannya yang lebih ramah lingkungan seperti tas karung goni, kas kanvas, paperbag, tas hijau polypropylene, ataupun tas kreasi sendiri dari daur ulang kaus.

Saat ini, sejak adanya COVID-19, kebersihan dan kesehatan tentu menjadi concern kita semua. Keberadaan virus ini pun tak dapat diketahui dengan kasat mata. Bisa jadi, berbagai virus dan bakteri menempel pada plastik.

Para ilmuwan, akademisi, dokter, dan spesialis di bidang kesehatan masyarakat dan keamanan kemasan makanan di seluruh dunia mencatat bahwa disinfektan rumah tangga telah terbukti efektif dalam mendesinfeksi permukaan keras, seperti perlengkapan yang bisa digunakan berulang kali (reusable) (Greenpeace, 2020). 

Pengenaan cukai plastik diperkirakan akan menurunkan konsumsi plastik yang saat ini mencapai 107,06 juta kg per tahun turun menjadi hanya 53,53 juta per tahun.  

Selain kita akan merasakan kebersihan dan kesehatan, kurangnya peredaran plastik juga akan memberikan dampak positif untuk makhluk hidup lainnya. Adapun dana cukai ini nantinya akan diarahkan untuk perbaikan pengelolaan sampah. 

Pengenaan cukai plastik ini akan membersihkan dampak negatif plastik pada lingkungan  serta akan menambah penerimaan pajak pemerintah. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan cukai plastik ini akan berdampak positif untuk seluruh alam Indonesia. 

Kebijakan pengenaan cukai plastik masih merupakan langkah awal untuk menciptakan Indonesia bebas sampah plastik, terlepas kapan kebijakan ini akan efektif diberlakukan. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan pada pola pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan bumi ini.***

Penulis adalah mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN 

Tinggalkan Balasan