Menpan RB Tjahjo Kumolo: Kesehatan ASN dan Keluarganya Harus Diprioritaskan

PURWOREJO, Selama musim pandemi Covid-19 ini, prioritas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya adalah sehat. Pimpinan instansinya harus membackupnya dengan mempertimbangkan sistem kerja di rumah atau kerja di kantor dengan toleransi hingga 50% .

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Tjahjo Kumolo, SH saat berkunjung ke Purworejo, Kamis (3/12). Kunjungan Menpan RB diterima oleh Pjs Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti, MA, di pendopo kabupaten.

Disebutkan, perkembangan penambahan Covid-19 meningkat sehabis liburan. “Maka dari itu, liburan Natal dan Tahun Baru kali ini dibatalkan cuti bersamanya. Hal ini juga sesuai dengan arahan TNI Polri untuk menjaga kondusifitas tanpa membeda-bedakan siapapun,” katanya.

Kedatangan Menteri PAN-RB kali ini adalah untuk meninjau kesiapan pengoperasian mal pelayanan publik dengan mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) di lingkungan kantor Setda Purworejo.

Menpan RB kunjungi ruang layanan Dinas PMPTSP

Setelah berada sesaat di sana, rombongan menuju pendopo untuk bertatap muka dengan Pjs Bupati, jajaran forkopimda serta birokrat di lingkungan Pemkab Purworejo.

Tjahyo Kumolo juga menyinggung tentang kenetralan ASN. “Sudah ada MoU yang mengatur netralitas ASN sehingga harus benar,-benar ditegakkan dan jangan ikut partai apapun,” tegasnya.

Terkait adanya mal pelayanan publik, Cahyo Kumolo merespon dengan menyebutnya sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat. Melalui dinas perijinan, lanjutnya, semuanya bisa diurus. Prinsipnya, yakni kecepatan pelayanan. Aturan pun harus ditegakkan secara bersih dan sehat.

Terpisah, Plt Kepala Dinas PMPTSP Fitri Edi Nugroho menjelaskan, gedung MPP diperkirakan akan beroperasi tahun 2021 mendatang. MPP seluas 1.000 m2 itu akan melayani sekitar 200 jenis layanan masyarakat.

“Untuk layanan perijinan Pemkab saja sekitar 112 item. Ditambah instansi vertikal dan perbankan, serta lembaga lain total sekitar 100. Jadi ada 200 layanan perijinan dan usaha,” jelasnya. (Dia)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *