KPU Purworejo Minta Majelis Hakim MK Tolak Permohonan Paslon 2

JAKARTA, KPU Purworejo meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon (Paslon 02 H Kuswanto-Kusnomo) untuk seluruhnya. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Purworejo, Purnomosidi, S.Pt, dalam persidangan perkara Nomor 29 PHP.BUP-XIX/2021 di MK, Selasa (2/2).

Dalam sidang, Purnomosidi yang ditunjuk membacakan eksepsi Termohon juga mohon agar Majelis Hakim MK menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

Termohon juga minta agar Majelis menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020.

Yaitu Paslon 1 atas nama Agustinus Susanto – Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd dengan perolehan suara 115.826,Paslon 2 atas nama H Kuswanto-Kusnomo (Pemohon) dengan perolehan 141.405, dan Paslon 3 atas nama RH Agus Bastian, SE, MM-Yuli Hastuti, SH dengan perolehan suara 147.109. Total suara sah 404.340.

Majelis Hakim MK yang menyidangkan perkara Pilkada Purworejo

Dalam sidang yang juga mendengarkan keterangan Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq itu, KPU Purworejo berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena melebihi ambang batas syarat pengajuan permohonan. 

Menurut Termohon, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 796.717 jiwa sehingga ambang batas pengajuan permohonan adalah 1% sedangkan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 1,4%. 

Termohon juga berpendapat, berdasarkan fakta bahwa permohonan maupun perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu. Yaitu batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020, namun Pemohon mengajukan permohonan di tanggal 18 Desember 2020. 

Begitu juga dengan perbaikan permohonan dengan tenggang waktu tanggal 22 Desember 2020 namun oleh Pemohon baru diajukan tanggal 4 Januari 2021. 

Termohon juga menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga memohon Hakim untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Para pihak yang terkait

Mengenai pokok perkara, Termohon menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang pemalsuan tanda tangan yang terjadi di 30 TPS, ketidaksinkronan antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di 28 TPS, serta terjadinya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar dan tidak berdasar. 

“Di seluruh TPS yang didalilkan oleh Pemohon, antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan termasuk surat suara sah dan tidak sah, serta perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sudah sesuai,” tandas Purnomosidi selaku Termohon.

Berkaitan dengan dalil adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Termohon dengan tegas menyatakan sampai dengan pihaknya mengajukan jawaban tidak ada satu pun salinan Putusan Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang kami terima. 

Hal itu, kata Termohon, juga didukung Surat Jawaban Bawaslu Kabupaten Purworejo tentang Status Laporan dan Temuan yang Diteliti, Diperiksa, dan Dikaji Bawaslu Kabupaten Purworejo beserta lampiran, tidak ada satu pun temuan tentang pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

Terhadap permohonan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang, ditegaskan bahwa secara jelas telah diatur pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Akan tetapi, tidak ada satupun dalil Pemohon yang memenuhi keadaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sehingga dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum.

Di sisi lain, kata Termohon, dalam petitumnya Pemohon memohonkan pemungutan suara ulang, namun di petitum yang lain Pemohon memohon MK untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. (Dia)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *