Tampilnya Prof Dr Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan betapa kukuhnya pendirian SBY dalam memilih pasangan chemistrinya. Hujan kritik -- bahkan ancaman perpecahan mitra koalisi -- yang menyertai deklarasi SBY Berbudi, tak sedikit pun menggoyahkan pendirian SBY.

Dibanding dua pasangan lainnya – JK-Wiranto dan Mega-Prabowo – pasangan SBY-Boediono praktis yang paling kontroversial. Boediono oleh hampir semua kalangan dicap sebagai penganut paham ekonomi neoliberalisme, sebuah “aliran” ekonomi pasar bebas yang lahir dari pemikiran para ekonom IMF, World Bank dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Boediono dianggap sebagai pendukung utama privatisasi BUMN dan liberalisasi pasar, dua pilar neoliberalisme yang merupakan bagian penting dari 10 butir Kesepakatan Washington. Kesepakatan Washington sebenarnya merupakan rekomendasi International Monetary Found (IMF), World Bank dan Departemen Keuangan AS terhadap tiga negara Amerika Latin yaitu Brasil, Argentina dan Meksiko yang pada era 1990-an mengalami krisis ekonomi. 

Menjelang jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, Indonesia juga mengalami krisis moneter yang kemudian menjadi krisis multidimensional. Seperti yang dialami Brasil, Meksiko dan Argentina, IMF juga datang ke Indonesia sebagai “dokter” yang berniat mengobati “penyakit” krisis moneter. IMF mengucurkan pinjaman miliaran dolar AS kepada Indonesia, juga disertai syarat agar Indonesia melaksanakan sejumlah rekomendasi yang setali tiga uang dengan Kesepakatan Washington.

Alih-alih menyembuhkan krisis moneter, kehadiran IMF beserta rekomendasinya malah makin membengkakkan utang Indonesia kepada IMF serta menimbulkan krisis berkepanjangan yang berujung jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Sejak itu rakyat Indonesia mengalami trauma dan alergi terhadap IMF. Tetapi anehnya, pemerintah Indonesia, baik di era Megawati maupun SBY, tetap “konsisten” menjalankan neoliberalisme seperti yang dikehendaki IMF. Mengapa? Karena di dua pemerintahan yang berbeda itu bercokol ekonom-ekonom neoliberal yang memimpin kementerian ekonomi, satu di antaranya Boediono.

Tetapi ketika berpidato pada acara Deklarasi SBY-Boediono di Gedung Sabuga ITB Bandung, Boediono menjawab semua kritik dan kekhawatiran terhadap dirinya dengan menyatakan bahwa peran Negara masih diperlukan dalam mengatur perekonomian Indonesia. Melalui pernyataan tersebut Boediono sepertinya ingin meluruskan tudingan bahwa dirinya “tidak sepenuhnya neoliberal”.

Pelurusan Boediono dilanjutkan lagi melalui acara Save Our Nation di stasiun Metro TV, sebuah acara bergengsi yang digawangi wartawan senior Saur Hutabarat. Saat itu Boediono mengungkapkan perannya sebagai editor buku Ekonomi Pancasila bersama Prof Dr Mubyarto (alm), sebuah buku kumpulan tulisan tentang ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Apakah itu berarti Boediono sedang bermetaforfosis dari penganut neoliberal ke ekonomi Pancasila atau yang kini populer dengan sebutan ekonomi kerakyatan? Atau jangan-jangan pernyataan-pernyataannya belakangan ini hanya sebagai “obat penenang” agar masyarakat tidak alergi terhadap dirinya? Wallahualam.*