Tampilnya Prof Dr Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan betapa kukuhnya pendirian SBY dalam memilih pasangan chemistrinya. Hujan kritik -- bahkan ancaman perpecahan mitra koalisi -- yang menyertai deklarasi SBY Berbudi, tak sedikit pun menggoyahkan pendirian SBY.

Presiden SBY kini tengah diuji kelihaiannya sebagai pilitikus, ketajaman intuisinya sebagai militer, dan  kebesaran jiwanya sebagai negarawan. Beliau dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit ketika harus menentukan satu dari 19 nama cawapres yang masuk ke kantungnya. Apakah SBY akan bersikap mandiri dalam menentukan calon pasangannya, atau sedikit bersikap pragmatis akomodatif. Padahal keputusan harus diambil sebelum 15 Mei 2009 untuk dideklarasikan di hadapan khalayak.

Tidak ada yang gratis dalam politik. Hampir semua transaksi politik berlangsung dalam logika dagang: ada uang ada barang. Bahkan, masih dalam logika dagang, barang yang sudah dikirim kepada pembeli pun harus ditarik kembali tatkala si pembeli ingkar membayar. Demikianlah potret telanjang yang kita tangkap selama berlangsungnya pemilihan umum legislatif yang hingga kini belum ditetapkan hasilnya.

Kekacauan DPT sudah barang tentu menjadi lahan subur bagi oknum-oknum tertentu untuk menangguk keuntungan politik dengan mengusulkan penundaan Pemilu, atau lebih jauh lagi menggagalkan Pemilu 2009. Kekacauan DPT juga dapat menjadi amunisi bagi tokoh-tokoh tertentu yang selama ini ingin menjatuhkan pemerintahan SBY-JK di tengah jalan. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Kita mungkin kurang sependapat dengan cara-cara pemerintah SBY-JK mengelola negeri ini, tetapi terlalu mahal jika harus dijatuhkan dengan cara-cara inkonstitusional. Kita tetap menginginkan Pemilu menjadi satu-satunya mekanisme pergantian pemerintahan. Terlalu berharga untuk mengorbankan pemilu "hanya" karena DPT yang amburadul.
Kekacauan DPT di saat pemilu sudah semakin dekat memang sangat mengkhawatirkan, karena sangat potensial menjadi salah satu "hantu" golput yang membayangi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2009. Padahal sudah banyak "hantu" golput yang mengancam legitimasi Pemilu 2009, antara lain gejala apatisme masyarakat terhadap pemilu, kejenuhan, dan gejala kemuakan masyarakat terhadap sikap para caleg yang tenpa tedeng aling-aling ingin mengadu nasib di lembaga legislatif. Yang disebut terakhir itu tampak dari banyaknya caleg yang kualitas intelek dan moralitasnya di bawah standar, atau caleg spekulan. Kita menangkap kesan Pemilu hanya sekedar ajang rebutan pekerjaan.
Kini banyak orang "waras" yang menjadi rendah motivasinya untuk ikut ambil bagian dalam pemilu, karena banyak orang "tidak waras" yang terlibat dalam pemilu. Ditambah lagi diberlakukannya model Daerah Pemilihan (Dapil) yang membatasi orang untuk tidak bisa memberikan suaranya di sembarang TPS. Tidak ada tempat lagi bagi warga yang tinggal di luar Dapil kecuali "mengalah" untuk pulang dan memberikan suaranya. Seringnya pelaksanaan pemilu (legislatif, pilpres, pilkada, pilgub) membuat orang berpikir dua kali untuk kembali ke kampung halaman setiap kali ada pemilu. Hal ini menambah daftar "hantu" golput dalam Pemilu 2009 yang harus diwaspadai.
Melihat kenyataan itu sudah saatnya pemerintah, DPR dan KPU mulai memikirkan sistem pemilu yang lebih sederhana, murah, dan mendorong warga untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Sistem pemilu yang menyederhanakan jumlah peserta -- dengan begitu akan memudahkan pemilih menjatuhkan pilihan --; sistem pemilu yang melahirkan hanya pemimpin-pemimpin berkualitas; sistem pemilu yang tidak membuat tiap tahun ada pemilu; sistem pemilu yang di manapun orang berada dapat ikut serta. Cukup sudah para elit politik dan para ilmuwan perguruan tinggi membuat eksperimen pemilu yang hanya menghasilkan sikap apatis, jenuh dan pemborosan. Kembalilah ke sistem proporsional tertutup yang sederhana, sehingga hanya partai yang beradu otak dan otot di panggung politik.
Jika kita punya pengalaman buruk terhadap sistem proporsional tertutup, itu karena pada saat itu ada kekuatan otoriter yang menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Sekarang kita tidak perlu khawatir karena kekuatan otoriter itu kini telah tiada. Sistem pemilu proporsional tertutup, suka atau tidak, adalah jawaban terhadap kekacauan pemilu akhir-akhir ini. *

Demokrasi di Indonesia kembali meminta tumbal sia-sia. Abdul Aziz Angkat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tewas di tengah unjukrasa anarkhis menuntut pemekaran wilayah Tapanuli Selatan. Tragis! Demikianlah demokrasi di tangan orang-orang bodoh yang menjadikan sistem pemerintahan bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.