PURWOREJO, Direktur Lembaga Penelitian Pemberdayaan Indonesia (LPPI) Joko J Prihatmoko mengungkapkan, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah bulan depan dibayang-bayangi angka golput tinggi karena pasangan bakal calon yang maju kurang mereprestasikan wilayah. Berdasarkan domisili, mereka bertempat tinggal di Semarang, Purbalingga dan luar Jawa Tengah. Pada Pilgub 2008 lalu diikuti lima pasang calon dan dinilai semua telah mewakili semua elem masyarakat. Berdasarkan wilayah, mulai dari bagian selatan, utara, timur dan barat ada wakilnya. Demikian juga bila dilihat berdasarkan ideologi, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) ada wakilnya, Muhammadiyah juga terwakili. Itupun angka golput hampir mencapai 45%.

PURWOREJO, Menghadapi perhelatan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah bulan depan, Bupati Purworejo mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) perihal netralitas PNS/CPNS dalam Pilgub. Dalam surat edaran Nomor 800/2209/2013 tersebut antara lain disebutkan, hukuman disiplin tingkat berat  akan dijatuhkan bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, serta bagi PNS yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

PURWOREJO, Tepat pukul 16.00 Senn (22/4) sore tadi seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Purworejo telah menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo. Kendati masih banyak kekurangan, secara resmi parpol telah memenuhi persyaratan batas waktu penyerahan berkas. Sedang kekurangannya dapat disusulkan. Parpol yang menyerahkan berkas sore tadi yaitu Hanura, Nasdem, PDIP, PKPI, PBB, Partai Gerinda, PKB dan PPP. Empat parpol lainnya yaitu Demokrat, PAN, Golkar dan PKB sudah lebih dulu memasukkan berkas.

PURWOREJO, Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg baru-baru ini menandatangani dokumen usulan gelar kepahlawanan bagi Sarwo Edhie Wibowo. Penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Suhar, Asisten III Sekda Drs Sigit Budi Mulyanto MM, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Daerah ( TP2GD) yang berjumlah 13 orang. Sebelum meneken dokumen, lebih dulu Bupati menyimak paparan hasil penelitian tim yang dipaparkan oleh Dr H Mulyadi MM, anggota TP2GD yang juga Direktur Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo.

PURWOREJO, Saat ini KPUD Purworejo masih melakukan verifikasi faktual terhadap 10 partai politik yaitu Hanura, PPRN, PPN, PKBIB, PKPI, PDS, PKPB, PKNU, PPPI dan PNWKI. Tim KPUD akan turun ke lapangan guna mengecek kesesuaian data kepengurusan, keanggotaan, alamat dan lain-lain. Hasil verifikasi akan diumumkan pada tanggal 19 Desember dan 29 Desember 2012. Sementara itu sebelumnya sebanyak 9 parpol telah selesai diverifikasi dan dinyatakan lolos, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PBB, PKS, Nasional Demokrat (Nasdem), Gerindra, PKB dan PAN. Demikian dijelaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Purworejo Handoko AS, S.Sos kepada pNews di ruang kerjanya Kamis (6/12) siang.

PURWOREJO, Partai Pelopor dan Partaip Pemuda Indonesia (PPI) dipastikan tidak dapat mengukuti Pemilu 2014 di Kabupaten Purworejo, setelah kedua partai itu gaal melengkapi berkas persyaratan. Salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu daftar kepengurusan. Yaitu tidak adanya kepengurusan dari pusat, provinsi maupu kecamatan. Menurut Ketua KPU Purworejo Drs H Muslikhin Madiani M.Si, untuk bisa lolos verifikasi, setiap partai politik harus memenuhi 17 item. Sedangkan Partai Pelopor dan PPI tidak melengkapinya.Pemeriksaan berkas parpol di KPU berlangsung Selasa (11/9) siang. Hingga kemarin jumlah parpol yang menyerahkan berkas ke KPU sebanyak 17 parpol.

PURWOREJO, Sejumlah satuan kerja (satker) setingkat eselon II dalam struktur Pemerintah Kabupaten Purworejo dihapus, menyusul ditetapkannya Rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, Selasa (17/4) siang dalam rapat paripurna DPRD. Dalam SOTK yang baru, Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan atau yang populer dengan sebutan Bapeluh dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dihapus, dan bidang-bidang pada dinas itu dimasukkan ke Dinas Pertanian yang sekarang menjadi Dinas Pertanian Kelautan Perikanan dan Peternakan.  

PURWOREJO, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Purworejo menyetujui rencana pembentukan satuan kerja (satker) baru setingkat eselon II bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) dalam Struktur Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Purworejo yang Raperdanya saat ini sedang dibahas di Dewan. Menurut anggota Pansus  SOTK Ir Luhur Pambudi MM, Rabu (4/4), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi yang lebih penting adalah pengurangan risiko. "Bencana bukan hal yang harus ditakutkan, tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan  risiko dan rekonstruksi paska bencana," katanya kepada pNews.

PURWOREJO, Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Purworejo Ir Luhur Pambudi MM menegaskan, tidak ada keharusan Pemerintah Kabupaten membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam struktur organisasi dan tata laksana (SOT) yang baru. Pasalnya, di era otonomi daerah sekarang ini, membuat sebuah satuan kerja pemerintah daerah sekelas Badan (eselon II) harus sesuai dengan kebutuhan daerah, visi dan misi bupati, serta kemampuan keuangan daerah. Penegasan tersebut dikemukakan Luhur Pambudi yang saat ini menjadi anggota Pansus SOTK yang tengah menggodok Raperda SOTK Senin (5/3), menanggapi pernyataan Ketua Komisi VI DPR RI Abdul Kadir Karding seperti dimuat pNews bebefapa hari lalu.