Maksimalkan PAD, Pemkab Akan Pasang Kotak Penyadapan di Tempat Usaha

PURWOREJO, Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya potensi kehilangan penerimaan daerah dari sektor pajak, Pemkab Purworejo akan memasang alat monitoring yang disebut Tapping Box (kotak penyadapan). Piranti ini akan merekam semua transaksi keuangan para wajib pajak atau wajib pungut. Dengan demikian, transaksi usaha secara online akan terhubung langsung ke server data transaksi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo, Dra Woro Widyowati, dalam acara Sosialisasi e-Monitoring Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Wajib Pungut Pajak, Jumat (29/11).
Dalam forum yang digelar di Ruang Arahiwang Setda Purworejo itu, Woro menjelaskan, sosialisasi diadakan untuk menyampaikan program dan rencana Pemkab Purworejo dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

“E-Monitoring pajak daerah merupakan proses pengumpulan dan analisa informasi dari wajb pajak dengan menggunakan alat tapping box tersebut,” kata Woro.

Pemkab Purworejo, imbuh Woro, akan bekerjasama dengan Bank Jateng memasang tapping box pada lokasi usaha. Saat ini ada tiga jenis wajib pajak d Purworejo, yakni wajib pajak hotel sejumlah 21, restoran 35, dan parkir 5 tempat.

“Pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah wajib dan ada payung hukumnya yakni 10% yang dipungut dari konsumen,” tegas Woro.

Bupati Agus Bastian berbincang dengan para narasumber

Dalam acara yang merupakan kerjasama BPPKAD Purworejo dan Bank Jateng itu Woro memerinci potensi pajak yang bisa didapat dari pajak hotel tahun 2019 hampir mencapai Rp 700 juta. Adapun pajak restoran mencapai Rp 5,2 miliar. “Untuk pajak parkir karena hanya 5 tempat potensinya senilai Rp 128 juta,” ujar Woro.

Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM yang turut hadir dalam acara itu mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan Pemkab Purworejo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
“Salah satunya melalui sistem e-Monitoring Pajak Daerah atau Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama dalam rangka perekaman data transaksi usaha, sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pajak Daerah,” ungkapnya.

Selain itu Agus Bastian mengatakan,“Sistem ini diterapkan sebagai upaya menunjukkan tata kelola pemerintah yang baik kepada wajib pajak/wajib pungut. Sistem ini juga untuk menghindari laporan internal fiktif.”

Bupati berharap, kehadiran sistem monitoring online atas wajib pungut atau wajib pajak untuk pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak parkir dapat memberikan dampak besar bagi upaya peningkatan PAD Kabupaten Purworejo, sekaligus dapat memacu penerimaan Pajak Daerah secara maksimal. (K/Dia)

Tinggalkan Balasan