Tolak Diambil Tanahnya untuk Bendung Bener, Ratusan Warga Wadas Datangi Kantor Bupati

PURWOREJO, Ratusan warga dari Desa Wadas, Kecamatan Bener yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) mendatangi Kantor Bupati Purworejo, Jalan Proklamasi, Kamis (10/1). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap wilayah quary yang sudah ditetapkan untuk diambil tanahnya guna membangun Bendungan Bener.

Sebelum menyampaikan aspirasi, ratusan warga mengelilingi Alun-alun Purworejo sambil membawa spanduk dan papan yang berisi tulisan bernada penolakan.

Setelah berkeliling kemudian warga berkumpul di depan Gedung Setda Purworejo. Sejumlah perwakilan kemudian diterima oleh Sekda Purworejo Drs Said Romadhon. Menurut keterangan, Bupati Purworejo Agus Bastian sedang berada di luar daerah. Sementara yang lain menunggu di depan gerbang sambil berorasi dan meneruskan yel-yel bernada penolakan.

Ageng Galuh Briantara dari Lembaga Bantuan Hukum Yogya selaku kuasa hukum warga Desa Wadas mengatakan, proyek Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013.

Proyek tersebut akan berdiri di atas lokasi 2 kabupaten yaitu Purworejo dan Wonosobo, 3 kecamatan (Bener, Kepil dan Gebang), 11 desa (Guntur, Nglaris, Limbangan, Karangsari, Kedung Loteng, Wadas, Bener, Kemiri, Burat, Gadingrejo dan Bener).

Ageng nenilai, pada prosesnya proyek Bendungan Bener yang memiliki investasi sekitar Rp 2 triliun dari APBN berjalan tidak sesuai amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta mengalami penolakan khususnya di daerah Desa Wadas.

Hal itu karena dalam penyusunan AMDAL warga Desa Wadas tidak pernah dilibatkan. Padahal Desa Wadas salah satu desa yang terkena dampak dengan adanya pembangunan bendungan tersebut. Luas yang bakal diambil batu andesit untuk pembangunan bendungan sekitar 145 hektare yang dimiliki lebih dari 500 pemilik.

Menurut Ageng, selama ini warga menolak bukan tanpa alasan. Masyarakat Desa Wadas kurang lebih 95 % adalah petani yang masih sangat bergantung pada tanah. Di atas lahan yang dimiliki tumbuh berbagai tanaman perdagangan yang menjadi sumber penghasilan utama.

“Demi menjaga ekosistem yang ada di Desa Wadas khususnya pertanian, dengan ini warga Desa Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa secara tegas menyatakan sikap menolak,” kata Ageng.

Selain itu, lanjut Ageng, warga menolak karena pengambilan lahan pertanian, meski dengan sistem ganti rugi akan berdampak kemiskinan warga di masa mendatang.

Pasalnya, disamping lahan tidak dikembalikan kepada warga pemilik tanah, diyakini akan menjadi konsumtif setelah menerima uang ganti rugi tersebut. Sehingga uang diterima tidak akan mampu menopang kehidupannya dalam jangka lama.

“Analisa kronologi tersebut masuk akal karena mayoritas warga Desa Wadas tidak mempunyai jiwa kewirausahaan yang baik, sebagian banyak warga yang terdampak masuk dalam kategori usia non produktif,” ujar Ageng. (W5)

Tinggalkan Balasan