Tiga Tahun Berturut-turut, Purworejo Raih Status Kinerja Sangat Tinggi

PURWOREJO, Kabupaten Purworejo untuk kali ketiga kembali meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,2878 dan Status Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2018. Penghargaan diberikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs Amal Malik, M.Si.
Plt Asisten Pemerintahan Sekda Purworejo, Sri Setyowati, SH, MM yang dihubungi Purworejonews, Kamis (19/11) menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan prestasi terbaik yang diraih Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan LPPD. 

“Dalam LPPD tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Purworejo juga meraih Status Kinerja Sangat Tinggi, tapi kali ini skornya meningkat. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang,” kata Setyowati.

Setyowati menjelaskan penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran, baik dalam hal tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang nantinya menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional.

“Ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selama ini telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” kata Setyowati yang juga menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda. 

Menurut Setyowati, penghargaan ini adalah hasil kerja keras semua OPD yang mendapat dukungan pimpinan secara keseluruhan. Penilaian dilakukan mulai perencanaan hingga realisasi di semua OPD.

Dijelaskan, dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017, Kabupaten Purworejo bahkan menduduki peringkat 83 se Indonesia. Tapi di Jawa Tengah, posisi Purworejo berada di urutan ke-21. Hal itu karena sebagian besar kabupaten/kota di Jateng statusnya sangat tinggi.

Ada 189 indikator kinerja kunci yang dinilai dalam LPPD, antara lain pelayanan kepada masyarakat, pekerjaan umum dan tata ruang, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Semuanya dilaksanakan oleh OPD. (Nas)

Tinggalkan Balasan