Temuan Bawaslu, APK Milik Paslon Nomor 1 Terbanyak Langgar Aturan

PURWOREJO, Bawaslu Kabupaten Purworejo mencatat sebanyak 5.601 Alat Peraga Kampanye (APK) milik ketiga paslon bupati dan wakil bupati Purworejo melanggar aturan kampanye. Terkait dengan hal itu, Bawaslu 16 Oktober mengirim surat rekomendasi kepada KPU Purowrejo untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. 

“Namun hingga kini Bawaslu belum menerima tembusan surat peringatan dari KPU kepada ketiga paslon tetsebut,”kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, Kamis (22/10). 

Dijelaskan, APK yang paling banyak melanggar milik paslon 1 sebanyak 4.972 buah, sedang paslon 2 sebanyak 441 buah dan paslon 3 paling sedikit yaitu 188 buah.

Disebutkan, surat tersebut merupakan penerusan penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu Purworejo agar KPU memberikan surat peringatan tertulis kepada semua paslon. 

“Apabila dalam waktu 1×24 jam sejak peringatan tertulis disampaikan tim paslon mengabaikan peringatan tersebut, maka Bawaslu Purworejo bersama Satpol PP dan Damkar akan melakukan penertiban,” lanjut Kholiq. 

Menurutnya, ketiga paslon tersebut melanggar ketentuan tentang tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Purworejo, serta melanggar ketentuan Penyelenggaraan Reklame. 

Koordinator Hukum Humas dan Datin Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi mengatakan, ribuan APK yang melanggar itu merupkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. 

APK tersebut, lanjut Rinto, dinyatakan melanggar karena beberapa sebab. Diantaranya ukuran APK tambahan yang dicetak tim paslon tidak sesuai dengan APK yang difasilitasi KPU yakni 3×5 meter untuk baliho, juga ukuran 1,15 x 5 meter untuk umbul-umbul, serta ukuran 1×6 meter untuk spanduk. 

“Ketentuan ukuran APK tersebut telah disebutkan dalam Keputusan KPU Purworejo Nomor 67/PL.02.4-Kpt/3306/Kab/IX/2020 yang mengatur tentang penetapan APK dan bahan kampanye, ” jelasnya. 

Selain itu, banyak APK dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, gedung pemerintah, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan. Pemasangan APK di dekat lokasi tersebut boleh dilakukan dengan ketentuan berjarak minimal 50 meter dari bangunan terluar. 

“Banyak juga APK yang dipasang di pohon. Ini juga melanggar,” ujarnya. Rinto mengatakan, akibat belum adanya tembusan surat peringatan yang dikirim KPU Purworejo ke tim paslon, ribuan APK yang melanggar itu belum bisa ditertibkan. (Dia)

Tinggalkan Balasan