Tanggapi Polemik Jembatan Suramadu, SBY Minta Antar Pemimpin dan Antar Pemerintahan Saling Menghormati

PURWOREJO, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan klarifikasi terhadap statement yang mengatakan dalam hal pembangunan Jembatan Suramadu, seolah-olah SBY tidak ikut membangun dan hanya meresmikan saja.
“Sebenarnya saya tidak perlu memberikan klarifikasi. Sebab, yang paling baik antar pemimpin dan antar pemerintah itu saling menghormati. Saya hormati Pemerintah Presiden Jokowi dan Megawati. Harapan saya demikian juga..(tidak melanjutkan). Ya saling menghormati lah,”tandas SBY menjawab pertanyaan awak media usai makan siang dalan kunjungan di Purworejo, Minggu (28/10) sore.
SBY melanjutkan, jadi kalau dikatakan SBY tak ikut membangun dan hanya meresmikan, itu tidak benar. Yang benar adalah, ide membangun jembatan Suramadu, (yang)menghubungkan Surabaya dengan Madura itu, sudah lama. Sejak era Bung Karno sudah ada pemikiran. Pak Harto waktu itu juga ada pemikiran. Lalu berlanjut kepada Habibie, Gus Dur.
“Nah di era Megawati, dimulailah pembangunan jembatan Suramadu. Ground breaking, pembangunan awal, memang dilaksanakan oleh pemerintahan Ibu Megawati,”tegas Presiden RI keenam itu.
SBY melanjutkan, setelah SBY jadi presiden, diakui memang pembangunannya terhenti. SBY menolak menggunakan kata mangkrak, karena konotasinya tidak baik. “Jadi katakanlah berhenti lah,”lanjutnya.
SBY lalu berusaha mencari tahu penyebabnya, dan diketahui penyebabnya kurangnya alokasi anggaran dalam APBN dan kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam pembangunan Jembatan Suramadu ada hambatan.

“Oleh karena itulah segera saya pimpin sidang kabinet, tempatnya pun di Pasuruan untuk mencari solusi. Akhirnya setelah saya tanyakan kepada menteri-menteri terkait, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan,”jelas SBY.
SBY menegaskan tidak mau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Yang jelas (jembatan Suramadu) jadi tanggung jawab
dan kewajiban pemerintahannya waktu itu. Lalu dialirkan anggaran yang sesuai saat itu, dan diselesaikan dengan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok.
“Alhamdulillah, pada tahun 2009 rampung dan saya resmikan. Jadi boleh dikatakan pemerintahan Ibu Megawati dan pemerintahan saya bersama-sama menghadirkan Jembatan Suramadu itu. Itulah yang perlu dipahami oleh rakyat,”tandasnya.
Mengenai kebijakan Jokowi menggratiskan tol Jembatan Suramadu, SBY tidak akan menyalahkan begitu saja kebijakan itu. Karena tiap presiden mempunyai hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakannya sendiri.
“Tapi karena masalah itu sekarang jadi polemik, maka sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan alasan mengapa biaya tol Jembatan Suramadu digratiskan. Rakyat sederhana sekali kok. Mereka hanya ingin tahu alasan digratiskannya tol Jembatan Suramadu,”pungkas SBY. (Nas/W5)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *