Tahun 2020 Ada Pilkada, Pilkades Serentak akan Digelar Lagi Tahun 2021

PURWOREJO, Sebanyak 43 desa di Kabupaten Purworejo dijadwalkan untuk melaksanakan pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak pada tahun 2021. Dua diantaranya merupakan desa yang Kades terpilihnya dalam Pilkades Serentak 2019 meninggal dunia sebelum pelantikan.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiyadi, S.Sos, saat dikonfirmasi usai pelantikan 341 Kades terpilih di Pendopo Kabupaten, Rabu (8/5).

“Untuk dua desa yang kosong Kadesnya yaitu Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh dan Desa Dlisen Wetan Kecamatan Pituruh akan kembali dilakukan Pilkades bersama dengan 41 desa lain yang habis masa jabatannya, insyaallah pada tahun 2021. Jadi ada 43 desa,” ungkapnya.

Agus Ari menyebut tidak ada Pilkades serentak pada tahun 2020. Pertimbangannya yakni pada tahun tersebut akan digelar Pemilihan kepala daerah. Secara rinci, Pilkades 2021 dijadwalkan untuk desa yang Kadesnya habis masa jabatan pada akhir tahun 2019, tahun 2020, dan awal 2021.

“Jadi ada 3 periode yang akan kita ikutkan dalam Pilkades serentak 2021 nanti,” sebutnya.

Lebih lanjut Agus Ari menyatakan bahwa secara keseluruhan Pilkades serantak 2019 terlaksana dengan baik. Terkait adanya beberapa Kades terpilih yang dipersoalkan oleh warga atau kontestan lain, pihaknya menyebut hal itu tidak mengganggu keputusan pemerintah karena seluruh tahapan sudah sesuai aturan.

“Ada beberapa proses dan hasil Pilkades yang dipermasalahkan, namun tahapan Pilkades sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dihentikan. Apapun tahapan harus berjalan, walaupun nantinya ada proses dan mekanisme yang harus dilalui tetap dijalankan sebagaimana mestinya,” ucap Agus.

Meski demikian, lanjutnya, keputusan pengangkatan Kades yang tertuang dalam surat keputusan ( SK) tidaklah mutlak. Jika pada kemudian hari terdapat hal-hal yang harus diperbaiki atau direvisi, hal itu akan dilakukan dengan mengacu aturan yang berlaku.

“Jadi istilahnya SK memang tidak mutlak, jika ke depan ada sesuatu hal yang harus diperbakiki akan dikalakukan langkah-langkah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (W5)

Tinggalkan Balasan