Siltap Perangkat Desa Rp 2 Juta/Bulan Cair Tahun Ini, Insentif Ketua RT/RW Tahun Depan

KUTOARJO, Penghasilan tetap (siltap) aparat pemerintah desa yang besarannya disesuaikan minimal setara PNS golongan IIa atau sekitar Rp 2 juta perbulan akan direalisasikan setelah APBD Perubahan 2019 ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah No 11/2019, siltap minimal setara PNS Golongan IIa, diberikan paling lambat 1 Januari 2021.
“Namun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo akan memberikannya mulai perubahan APBD 2019 yakni pada Agustus atau September 2019 mendatang,” tandas Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, pada Silaturahim dan Halal Bihalal di Kecamatan Kutoarjo, Senin (10/6). Wabup juga menghadiri kegiatan serupa Kecamatan Purworejo.

Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purworejo Agus Ari Setyadi. Hadir pula Camat, Forkopimcam, tokoh masyarakat, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, dan sejumlah dinas instansi di wilayah kecamatan.
Lebih lanjut Yuli Hastuti meminta agar pencairan siltap harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban adminstrasi yang tertib. Terutama laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) supaya bisa tepat waktu. Termasuk dalam penyerapan anggaran untuk dana-dana transfer desa seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Program peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dana bantuan gubernur, dll.

“Agar segera dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Semua camat dimohon untuk mengawal dan menfasilitasi penuh kelancarannya,” tandas Yuli Hastuti.

Dikatakan, dana kelurahan yang nominalnya sama dengan dana desa mulai tahun ini, juga agar dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai aturan, utamanya untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat.
“Saya titip pesan kepada kepala kelurahan dan kepala desa, supaya menghindari segala bentuk penyimpangan. Jangan sampai berurusan dengan hukum. Maka harus hati-hati dalam mengelola dana itu, kuncinya satu yaitu kepala kelurahan dan kepala desa jangan memegang uang sendiri, tapi dipercayakan kepada bendahara,” tutur Yuli Hastuti.

Menurutnya, insentif untuk ketua RT dan ketua RW akan dicairkan pada 2020 mendatang. Untuk nominalnya masih dihitung sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Sedangkan terkait PKK, supaya pemerintah desa dan kelurahan memberikan perhatian terutama dalam hal anggaran. Apalagi PKK sebagai mitra pemerintah memiliki 10 program yang mengurusi anak dalam kandungan, melahirkan, hingga peningkatan ekonomi keluarga.

Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purworejo Agus Ari Setyadi mengatakan, siltap merupakan gaji tambahan aparat pemerintah desa. Bagi yang memiliki bengkok, masing-masing aparat pemerintah desa juga tetap mengolah bengkok.

“Cepat dan tidaknya pencairan siltap, tergantung pemerintah desa dalam membuat pengajuan permohonan. Jika tepat waktu dalam pengajuannya maka bisa menerimanya setiap awal bulan,” jelasnya.

Agus menambahkan, kegiatan silaturahim dan halal bihalal ini akan dijadwalkan di 16 kecamatan. Ini merupakan kegiatan yang paling awal, di Kecamatan Kutoarjo dan Purworejo. (A)

Tinggalkan Balasan