Setelah Pensiun, Gustanul Arifin Kembali Jadi Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo

PURWOREJO, Drg Gustanul Arifin, M.Kes dilantik kembali menjadi Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo, Jumat (23/11). Ini merupakan kali kedua Gustanul menduduki jabatan direktur setelah lebih dari 10 tahun menjabat hingga pensiun awal tahun 2018 lalu.
Jabatan direktur yang kedua ini diraih melalui seleksi terbuka yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Gustanul dan sejumlah dokter maju dalam lelang jabatan tinggi pratama (JTP) yang digelar Pemkab Purworejo.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap Gustanul Arifin dilakukan oleh Bupati Purworejo Agus Bastian, SE MM di Pendopo Kabupaten, Jumat (23/11). Bupati juga melantik puluhan kepala SD dan SMP negeri serta sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Purworejo.
Sekda Purworejo Said Romadhon menyebut, komposisi pejabat fungsional yang dilantik yakni profesi guru sebanyak 17 orang, penyuluh pertanian 27 orang, Satatistisi 1 orang, pengawas mutu pakan 2 orang, medik fetiriner 2 orang, dan teknis elektro medis 1 orang. Dilantik sebagai kepala SD sebanyak 31 orang dan kepala sekolah SMP sejumlah 10 orang.
Bupati Purworejo dalam sambutannya menegaskan, RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo merupakan rumah sakit pendidikan tipe B yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan rujukan pendidikan kesehatan bagi Institusi Pendidikan Kesehatan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya.
“Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo harus mampu mengelola institusinya dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia maupun meningkatkan kualitas sarana prasarana yang dimiliki,”tandas bupati.
Dikatakan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak terus diupayakan, karena bagaimanapun bagusnya sarana prasarana tidak akan banyak berarti apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.
Terhadap para pejabat fungsional yang dilantik, Bupati mengingatkan bahwa jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah.
Sementara terkait dengan jabatan kepala sekolah, bupati menegaskan, perubahan paradigma pendidikan di era sekarang mengharuskan adanya perubahan fungsi dan peran kepala sekolah. Kepala sekolah tidak lagi hanya melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentralistik, tetapi juga bergerak ke arah desentralistik dan manajemen partisipatif.
“Kepala sekolah tidak lagi bekerja secara individual tetapi juga harus bekerja secara team work yang cerdas. Pergeseran fungsi dan peran kepala sekolah dalam mengelola sekolah mengharuskan adanya tuntutan kepala sekolah yang aktif, kreatif, dan inovatif,” tandasnya. (W5)

Tinggalkan Balasan