Pjs Bupati Serahkan 50 Sertifikat Tanah untuk Desa Nambangan dan Kertojayan

PURWOREJO, Sebanyak 50 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) diserahkan kepada warga masyarakat di dua desa di Kabupaten Purworejo. Masing-masing sebanyak 35 bidang bagi warga Desa Nambangan dan 15 bidang bagi warga Desa Kertojayan Kecamatan Grabag. Itu merupakan bagian dari 9.600 sertifikat yang telah dibuat oleh Kantor Pertanahan Purworejo.

Penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Pjs Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA kepada 8 orang di Pendopo Kabupaten, Senin (9/11) bersamaan dengan penyerahan 1 juta sertifikat secara virtual oleh Presiden.

Hadir dalam kesempatan itu Plt Kepala BPN Purworejo Tukiran A.Ptnh, MM, Kabag Pemerintahan Setda Sri Sulistyowati, Sekretaris Dipermades Kabupaten Purworejo, Anas Naryadi SH, MM.

Pjs Bupati Purworejo mengatakan sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting bagi seseorang atau lembaga yang memiliki tanah.

“Kepemilikan sertifikat tanah menjadi bukti penguasaan hak atas tanah, tidak saja secara administratif dan formil, namun merupakan jaminan kepastian hukum,” tandasnya.

Mengingat pentingnya kepemilikan sertipfikat tanah, menurutnya Pemerintah terus berupaya agar masyarakat bisa memilikinya, antara lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dilakukan berkesinambungan dan teratur meliputi semua bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan.

Dijelaskan, PTSL bertujuan mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, menuju peta lengkap bidang tanah Kabupaten Purworejo (One Map Policy).

“Sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan,” katanya.

Sementara Presiden Jokowi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dalam rangka Bulan Bhakti Agraria dan Tata Ruang, akan dibagikan satu juta sertifikat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

“Sebelumnya, setiap tahun kita hanya mengeluarkan lima ratus ribu sertifikat se Indonesia, jika dihitung maka akan butuh waktu sekitar 160 tahun, seluruh tanah baru bisa disertifikatkan,” ungkapnya.

Dikatakan target penyelesaian yaitu tahun 2025 semua tanah harus sudah tersertifikat. (*/Nas)

Tinggalkan Balasan