Pjs Bupati: Aparat Jangan Sampai Kepleset Gara-gara Gratifikasi

PURWOREJO, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA meminta kepada aparatur pemerintah di Kabupaten Purworejo agar berhati-hati dalam menerima gratifikasi. Dengan memahami makna gratifikasi diharapkan dapat terhindar dari gratifikasi yang mengarah kepada suap.

“Jangan sampai karena kita tidak tahu kita menerima sesuatu yang masuk kategori gratifikasi. Kan tidak lucu kita kepleset karena gratifikasi,” kata Yuni Astuti saat membuka sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Purworejo, di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (9/11).

Lebih lanjut Yuni mengatakan, informasi mengenai gratifikasi tidak hanya diperlukan bagi aparatur pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat tidak membiasakan memberikan imbalan kepada aparatur pemerintah.

Menurut Yuni, praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam hubungan kemasyarakatan. Apalagi bagi warga Indonesia yang hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat-istiadatnya. 

Namun yang perlu dihindari adanya muatan-muatan tertentu pada saat pemberian tersebut, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang menjadikan pemberian itu diindikasikan sebagai gratifikasi.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi,” imbuh Yuni.

Sugiarto, gratifikasi akar dari korupsi

Sementara itu Koordinator PPG Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penyusun Antikorupsi Utama LSP-KPK, Sugiarto, menjelaskan, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Orang yang menerima gratifikasi biasanya menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya sendiri atau orang lain (korporasi), meskipun harus menyalahgunakan wewenang dan melanggar hukum.

“Menurut survey partisipasi publik tahun 2019, hanya 37% responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. Hanya 13% responden segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi,” terang Sugiarto.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 pasal 4 ayat 2, korporasi juga dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat, melakukan pembiaran dan tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.

“Gratifikasi diperbolehkan jika pemberian dalam arti luas dan tidak bertentangan dengan UU. Gratifikasi dilarang jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban,” kata Sugiarto.

Sugiarto menambahkan, terdapat pengecualian sanksi hukum bagi penerima gratifikasi sesuai diatur dalam pasal 12 C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima gratifikasi lapor kepada KPK sebelum 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. (Nas)

Tinggalkan Balasan