Peringkat Ketiga di Jateng, Upaya Pencegahan Korupsi di Purworejo Dinilai Bagus Oleh KPK

PURWOREJO, Ketua Satgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kunto Ariawan menilai, upaya pencegahan (korupsi) di Purworejo cukup bagus karena menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah dengan perolehan 85%, sudah di atas angka nasioanal yaitu 55%. Penilaian KPK tersebut disampaikan pada Sosialisasi e-monitoring Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Wajib Pungut Pajak, di Aula Arahiwang Setda Purworejo, Jum’at (29/11/2019).

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM, Kajari Alex Rahman, SH, Sekda Drs Said Romadhon, serta para pengusaha hotel dan restoran.

Menurut Kunto, ada tiga penyebab potensi kehilangan yang yang biasa terjadi dalam penarikan pajak. Pertama pemda dalam memungut tidak benar. Kedua, dari oknum karyawan wajib pajak yang tidak melaporkan secara benar. Ketiga, oknum pengusaha yang sengaja tidak menyetorkan sesuai dengan pungutan pajak yang didapat.

“Dengan penerapan sistem e-monitoring pajak daerah, diharapkan dapat untuk mencegah potensi terjadinya kehilangan penerimaan daerah,” imuh Kunto.
Kunto menyebutkan, kehadiran KPK dalam sosialisasi ini adalah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi selain melakukan upaya penindakan, KPK juga bertugas melakukan upaya pencegahan.
“Pada tahun 2019, KPK membentuk Unit Koordinasi Wilayah. Kami juga melakukan kegiatan ini di seluruh Indonesia dalam rangka optimalisasi PAD,”tegas Kunto.
Dikatakan Kunto, potensi PAD yang berhasil ditingkatkan pada tahun 2019 mencapai Rp 2,2 triliun. Angka itu cukup besar, dalam rangka upaya mengurangi ketergantungan Pemda kepada pemerintah pusat. Karena untuk membangun, pemda membutuhkan biaya.
Mulai tahun 2016, pihaknya juga melakukan intervensi di delapan area mulai dari tahap penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, managemen ASN, dana desa hingga optimalisasi PAD. Delapan area ini menjadi perhatian karena dinilai paling sering terjadi tindak korupsi. (H/nas)

Tinggalkan Balasan