Paslon 02 Ajukan Gugatan ke MK, KPU Purworejo Nyatakan Siap Hadapi

PURWOREJO, Pasangan calon bupati-wakil bupati Purworejo nomer urut 2, Kuswanto-Kusnomo, resmi mengajukan gugatan perselisihkan hasil Pilbup Purworejo 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diketahui Jumat (18/12) sore ketika situs resmi MK www.mkri.id merilis daftar permohonan perkara Pilkada Serentak 2020.

Dalam daftar tersebut nama Kuswanto dan Kusnomo tercantum sebagai pemohon nomor urut 10 dari 67 pemohon yang memasukkan permohonan secara online. Permohonan Paslon 02 itu teregister APPP No 30/PAN.MK/AP3/12/2020.

Adapun kuasa hukum Paslon 2 tertulis empat orang, yaitu Tyson Dwi Haryanto, SH, Wahyu Baskoro, SH, Detkri Badhiron, SH, MH, dan Prabowo, SH. Sedang pihak termohon yaitu KPU Purworejo.

Menanggapi adanya gugatan ke MK tersebut, Komisioner KPU Purworejo, Akmaliyah, M.Pd menyatakan, KPU mempersilakan Paslon 02 mengajukan gugatan karena itu merupakan hak mereka. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

“Tapi untuk menentukan langkah lebih lanjut, kami harus menunggu keputusan MK lebih dulu, apakah gugatannya diterima atau ditolak,” jelas Akmaliyah, Jumat (18/12) malam.

Menurut Akmaliyah, secara teoritis, gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP) Kabupaten Purworejo tidak bisa dilakukan karena selisih perolehan suara Paslon 03 dan Paslon 02 sebesar 1,4% atau di atas 1%, sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf b UU Nomer 6 Tahun 2020.

Akmaliyah

“Karena jumlah penduduk Kabupaten Purworejo lebih dari 700 ribu jiwa,” tambah Akmaliyah.

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wabup, Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 158 ayat 2 disebutkan, (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya (b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Selanjutnya, (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

“Meskipun sudah jelas gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan UU Nomer 6 Tahun 2020, tapi kami tetap menghormati hak paslon. Untuk itu kami menunggu apapun keputusan MK,” kata Akmaliyah. (Nas)

Tinggalkan Balasan