Mulai Tahun Ini Ketua RT dan Ketua RW Dapat Insentif Rp 250 Ribu Perbulan

PURWOREJO, Mulai tahun ini Pemkab Purworejo akan memberikan insentif kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebesar Rp 250 perbulan yang disalurkan setiap empat bulan menggunakan APBD tahun 2020. Aturan tentang insentif tersebut tertuang dalam Perbup Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan Ketua RW dari APBD.
“Pemberian insentif ini diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi Ketua RT dan Ketua RW dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di wilayahnya,” tegas Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM pada Rapat Koordinasi Kepala Desa se Kabupaten Purworejo, di pendopo kabupaten, Kamis (23/1).

Dalam Rakor tersebut hadir pula Inspektur Purworejo Drs Ahmad Kurniawan Kadir, MPA, Kepala BPPKAD Dra Woro Widyawati, Kepala Dinpermades Agus Ari Setiyadi, S.Sos dan sejumlah pimpinan OPD.

Menurut bupati, Ketua RT dan Ketua RW merupakan garda paling depan bagi kepala desa, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan pemberian insentif ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Di kota-kota besar insentif yang diberikan mungkin lebih besar. Tetapi karena keterbatasan anggaran kita, ya kita mulai sesuai kemampuan kita. Ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada ketua RT dan jetua RW,” katanya.
Selain memikirkan kesejahteraan kepala desa dan Ketua TR dan RW, kata Bupati lebih lanjut, Pemkab juga akan memperhatikan kesejahteraan anggota Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) dan perangkat desa.
“Insyaallah insentif bagi anggota BPD akan kita realisasikan tahun 2021. Penghasilan tetapnya juga akan kita naikkan,” tandas Bupati.

Selain itu, supaya kades dalam bekerja lebih enak, perangkat desa juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Nantinya gaji perangkat desa akan disetarakan dengan gaji PNS golongan IIa.
Dijelaskan, pengalokasian penghasilan staf perangkat desa bersumber dari APBD, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan jumlah staf perangkat desa. Penghasilan staf perangkat desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD. (R/Nas)

Tinggalkan Balasan