Mantan Dirut Bank Pasar Magelang Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Purworejo

PURWOREJO, Frans Suharmaji, SE (55), MM, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Purworejo, dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD, Senin (7/10). Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Sutarno, SH, M.Hum, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Dion Agasi Setyabudi,
S.Kom.
Frans Suharmaji ahir di Purworejo pada 14 April 1964. Pendidikan formal S-l dan S-2 diselesaikannya di Yogyakarta. Jenjang karir di PD BPR Bank Bapas 69 dimulainya sejak tahun 1990 sebagai Staf Analis Kredit. Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PD BPR Bank Bapas 69 pada tahun 2004, beliau pernah menjabat Kabag Pembukuan, Kepala Biro Umum, dan Direktur.

Frans mengundurkan diri dari jabatan sebagai Dirut PD BPR Bank Bapas 69 tahun 2018 sebelum masa kerja berakhir. Setahun kemudian Frans maju dalam Pemilu Legislatif 2019 dengan jadi Caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari PKB di Dapil 2 Bagelen, Purwodadi, Ngombol.
Dengan pelantikan Frans Suharmaji, kini kursi wakil ketua Dewan jadi tiga orang. Sebelumnya telah dilantik Kelik Susilo Ardani, SE (Fraksi Golkar) dan Yophi Prabowo, SH (Fraksi Demokrat).

Usai pelantikan, Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM mengatakan, dengan diucapkannya sumpah oleh Frans Suharmaji SE MM, maka lengkaplah unsur Pimpinan Dewan, yang secara otomatis akan semakin menguatkan peran lembaga wakil rakyat dalam melaksakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Frans Suharmaji

Dikatakan, dalam menjalankan fungsi tersebut maka hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Dengan titik temu yang sama yaitu kepentingan masyarakat, maka sudah sepatutnya hubungan sinergitas eksekutif dan legislatif terus dipelihara dengan prinsip kesetaraan dan kemitraan,,”tandas Bupati.

Menurut Bupati, sesuai kedudukan dan fungsi DPRD, yang telah diamanahkan oleh konstitusi, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam kaitan ini, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh,”katanya.

Bupati berharap, dengan semakin beratnya tugas pemerintahan daerah ke depan, agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki, senantiasa diarahkan dan diorientasikan, untuk memperkuat pondasi awal perkembangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Lanjut Bupati, prioritas pembangunan harus diletakkan kepada program-program yang secara nyata dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian dalam menopang penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. (Nas)

Tinggalkan Balasan