LPKA Kutoarjo Raih Predikat WBK dari Kementerian PANRB

KUTOARJO, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo sukses meraih predikat perubahan zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Piagam penghargaan diberikan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2020 yang diselengarakan Kementerian PANRB, Senin lalu.

Kegiatan diikuti oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Herastini, didampingi Jetua Zona Integritas (ZI) sekaligus Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Rakhmadi Cahyono, dan sekretaris ZI, Dedy Winarto.

Herastini mengungkapkan jajarannya sangat bersyukur atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, hal tersebut merupakan berkah dari Allah SWT. 

“Ini merupakan buah kerja keras seluruh petugas LPKA Kutoarjo untuk bisa menciptakan unit kerja yang menyandang bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani, “ucapnya. 

Penghargaan tersebut diharapkan makin memotivasi para petugas LPKA Kutoarjo untuk bekerja optimal melayani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari 35 Kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan kemudahan dan rasa nyaman. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di layar zoom meeting

“Ini menandakan bahwa pemberian layanan terhadap anak dan keluarga anak telah berjalan optimal, tanpa adanya pungutan liar, semua layanan gratis,” tambah Herastini. 

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Rakhmadi menjelaskan tidak mudah untuk meraih predikat WBK tersebut. Diperlukan perjuangan panjang, komitmen serta integritas semua petugas untuk melewati berbagai tahap seleksi. 

Tahun 2020 ini, ada sekitar 3.691 unit satuan kerja di seluruh Indonesia yang diusulkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), namun yang lolos administrasi sekitar 3.374. 

Selanjutnya dilakukan tahap survey kepuasan masyarakat terhadap layanan unit satuan kerja dan terseleksi 2.570, dan terseleksi lagi menjadi 867 unit satuan kerja. 

Berikutnya tahap clearance dan terfilter final melalui rapat pleno Kementerian PANRB menjadi 763 unit satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM di seluruh Indonesia. 

“Semoga ke depannya melalui kerja keras dan inovasi pelayanan yang lebih prima, kita meraih predikat yang lebih tinggi lagi yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” harap Rakhmadi. (*)

Tinggalkan Balasan