Kabag Humas Bantah Tudingan Pemkab Purworejo Tak Perhatikan Warga Miskin

PURWOREJO, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo terus berupaya meningkatkan status warga miskin menjadi warga sejahtera, melalui berbagai program. Mulai program bantuan pemerintah pusat, provinsi hingga program Pemkab Purworejo.
Hal itu disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Purworejo, Rita Purnama, SSTP, sebagai tanggapan adanya pemberitaan yang kurang benar di salah satu media online yang ditayangkan Kamis (28/11).

Dalam tayangan berita tersebut digambarkan seolah-olah Pemkab Purworejo kurang memperhatikan warga miskin yang tinggal di Kelurahan Pangen Jurutengah. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Lebih lanjut Rita mengatakan, pemerintah juga melaksanakan program pendukung penanganan kemiskinan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Hidup (Jadup), Orang Dengan Kedisabilitasan Berat (ODKB), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dll.

“Sedangkan PKH merupakan jenis bantuan bersyarat. Warga yang masuk dalam PKH akan ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kriteria tingkat kemiskinan antara 15 hingga 40 persen. Salah satu pendataannya yakni dalam keluarga harus ada anak yang masih sekolah, lansia, difabel, dan terdapat ibu hamil,” jelasnya.
Terkait warga Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo, Sarjono yang memiliki anak disabilitas tinggal di Dukuh Trukan Rt 2 Rw 4, dia tidak masuk dalam bantuan PKH. Hal itu karena ada ketentuan agar yang bersangkutan memilih salah satu program bantuan, PKH atau ODKB, sehingga tidak terjadi bantuan dobel.

“Dalam bantuan ini, Sarjono memilih ODKB sehingga dengan kesadaran sendiri dia keluar dari PKH yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai,” tandasnya.

Berdasarkan data, PKH se Kabupaten Purworejo berjumlah 32.051 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendataan warga miskin dilakukan dengan valid yakni melalui pendataan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan data E-PKH.

Bahkan, jelas Rita, data nama-nama warga msikin akan dipasang di papan balai desa/kelurahan. Tujuannya sebagai upaya transparansi keterbukaan informasi dan sekaligus agar semua masyarakat bisa turut menjadi pemantau. Sehingga diharapkan bantuan dapat tepat sasaran.

Sementara itu Kepala Dinsosdukkbpppa melalui Sekretaris Dinas, Sri Lestariningsih, SH, MM menjelaskan, penetapan calon peserta PKH langsung dari Kemensos RI. Dinsosdukkbpppa hanya melakukan validasi saja, dan mekanisme PKH sebelumnya tidak ada model usulan namun berdasar database Pusat data dan informasi (Pusdatin) Kemensos RI.

“Dalam kasus Sarjono, karena dia memilih ODKB maka tidak boleh masuk dalam PKH. Bantuan yang telah diterima antara lain bantuan ODKB dari APBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp 300.000 perbulan tahun 2019, bantuan gubernur Rp 1 juta (insidentil), bantuan beras dan telur setiap bulan, dan bantuan kartu jaminan kesehatan. Bahkan yang bersangkutan memilih bantuan ODKB karena jumlahnya lebih besar dibanding bantuan PKH,” jelas Sri Lestariningsih. (H/nas)

Tinggalkan Balasan