Bupati Ajukan Raperda Perubahan APBD 2019, Pendapatan Daerah Tambah Rp 11 M

PURWOREJO, Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan, dalam Rancangan APBD Perubahan 2019, pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar Rp 10,1 miliar, dari target semula Rp 2,174 triliun menjadi Rp 2,184 triliun. Perubahan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 11,5 miliar, pengurangan Dana Perimbangan sebesar Rp 24,6 miliar, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 23,2 miliar.

Penegasan Bupati tersebut dikemukakan saat menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2019, di depan rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Senin (22/7). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yophi Prabowo, didampingi Kelik Susilo Ardani.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, perubahan PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah bertambah sebesar Rp 11,1 miliar, hasol retribusi daerah bertambah Rp 47,4 juta, hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertambah Rp 1,2 miliar dan lain-lain PAD yang Sah berkurang sebesar Rp 919 juta.

“Perubahan dalam pos Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari penambahan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 16,5 miliar, dan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Rp 10,7 miliar,”tandas bupati.

Namun, ada juga pengurangan pendapatan daerah yaitu Bantuan Operasional Sekolah berkurang Rp 1,9 miliar dan Alokasi Dana Desa berkurang sebesar Rp 2,1 miliar.

Bupati mengungkapkan, belanja daerah direncanakan bertambah sebesar Rp 69,7 miliar, dari semula Rp 2.215.437.275 menjadi Rp 2.285.142.472.474.

“Penambahan belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung berkurang Rp 12,2 M dan belanja langsung bertambah sebesar Rp 81,9 M. Penambahan belanja langsung diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pertanian dalam arti luas,”jelasnya.

Dikatakan, mengacu pada dokumen Perubahan APBD 2019, perubahan anggaran belanja langsung diarahkan untuk mengoptimalkan pemenuhan belanja bersifat mengikat, belanja bersifat wajib, belanja untuk mempercepat pencapaian target RPJMD dan belanja untuk penanganan pasca bencana.

Bupati menguraikan, dalam perubahan anggaran belanja langsung juga dianggarkan belanja bersumber dari BOS yang diterima langsung oleh sekolah. Jumlah alokasi yang dianggarkan dalam belanja langsung sebesar pendapatan hibah yang dianggarkan ditambah dengan sisa BOS yang terdapat dalam SiLPA Terikat tahun anggaran 2018 sesuai audit BPK.

“Belanja pegawai direncanakan bertambah sebesar Rp 2,3 M, dari semula Rp 81,2 M jadi Rp 8,3 M. Belanja barang dan jasa direncanakan bertambah Rp 23,9 M, dari Rp 432,9 M jadi Rp 456,8 M dan belanja modal direncanakan bertambah Rp 55,7 M, dari Rp 278 M jadi Rp 333,7 M,”tambahnya. (Nas)

Tinggalkan Balasan