Bramantyo Kritik Penanganan Covid-19: Kebijakan Pemerintah Dinilai Kurang Jelas dan Tegas

JAKARTA, Penanganan wabah Covid-19 oleh pemerintah pusat mendapat kritikan pedas dari Anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo M. Menurut wakil rakyat dari Dapil Jateng VI itu sampai saat ini pemerintah pusat dituding belum mengambil kebijakan strategis yang jelas dan tegas. 

“Belum ada kejelasan apakah pemerintah akan mengambil kebijakan lockdown seperti yang dilaksanakan di Malaysia, Italia, Filipina atau mengambil langkah pengetesan massal disertai penanganan medis yang cepat seperti di Korea Selatan,” tegasnya kepada Purworejonews, Kamis (19/3).

Padahal, menurut politisi muda Partai Demokrat itu, dua langkah tersebut sudah direkomendasikan banyak pakar, mengingat jumlah kasus di Indonesia yang meningkat tajam. 

Dijelaskan, per 18 Maret 2020, jumlah total kasus positif Covid-19 sudah mencapai 227 orang dengan jumlah kematian 19 orang. Dari data tersebut, tingkat kematian disebabkan Covid-19 di Indonesia diketahui mencapai 8,37% atau dua kali rata-rata tingkat kematian di dunia 4,07%. Itu pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari pemerintah. 

Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi. 
Sehingga, angka penyebaraan Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan, pasien positif bisa mendapatkan perawatan optimal, dan masyarakat menjadi lebih tenang.

Bramantyo Suwondo Murdiantoro juga mengingatkan pemerintah bahwa kesehatan dan ‘well-being’ (kesejahteraan-red) manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis penanganan Covid-19.

Di sisi lain, Bramantyo mengimbau pemerintah agar tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkerja di sektor informal dan/atau tidak bisa bekerja dari rumah, supaya pelaksanaan social distancing atau isolasi terbatas lebih efektif. 

Bramantyo Suwondo Murdiantoro, M.IR

Saat ini, pelaksanaan social distancing dinilai belum efektif karena sifatnya hanya berupa imbauan kepada individual, bukan tempat kerja atau perusahaan.

Dengan jumlah kasus yang semakin tinggi, aktivitas ekonomi negera juga terganggu. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sudah banyak yang menderita karena situasi ini. 

“Padahal, UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara Indonesia dengan jumlah mencapai 99% total unit usaha di Indonesia,” tandasnya.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi rumah tangga. Sedangkan ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan konsumsi masyarakat. 

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bramantyo mengungkapkan, konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 56,62 persen terhadap ekonomi Indonesia sepanjang 2019. 

Supaya penyebaran Covid-19 dapat segera diredam, Bramantyo minta agar pemerintah memberikan bantuan langsung berupa stok sembako untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi selama masa karantina wilayah. 

Langkah ini, menurut cucu Jenderal Sarwo Edhi Wibowo itu, dinilai penting untuk meminimalisir interaksi dan menjamin kesehatan masyarakat secara nasional. Indonesia harus bergerak cepat dalam mengatasi krisis ini agar dampak ekonomi dan sosial tidak semakin memburuk. (PR/nas)

Tinggalkan Balasan