Bawaslu Laporkan Pejabat yang Like dan Komen di Akun Facebook Tim Kampanye Paslon

PURWOREJO, Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan salah satu pejabat eselon II berinisial SB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran diduga melanggar netralitas ASN. SB terbukti memberikan like dan komentar pada postingan status akun facebook milik salah satu tim kampanye  pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo tertentu.

Dalam rilis yang dibuat oleh Humas Bawaslu Purworejo, Sabtu (3/10) disebutkan, postingan facebook tersebut berisi foto dan narasi kegiatan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang kemudian dilike dan diberi komentar oleh akun facebook pribadi milik SB. 

Bawaslu menilai SB melanggar empat ketentuan yakni Pasal 2 huruf (f) dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 huruf (h) dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 angka 15 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar diktum keenam dan lampiran angka 1 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq mengatakan, pelanggaran netralitas ASN tersebut merupakan hasil patroli pengawasan di media sosial. 

“Patroli pengawasan di medsos merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Bawaslu dan melibatkan seluruh jajaran pengawas hingga tingkat desa,” katanya.

Dikatakan, setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Purworejo melakukan tindakan yakni memanggil SB dan pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi. Ada empat pihak yang dipanggil Bawaslu untuk diklarifikasi yakni SB, tim kampanye pemilik akun, pengurus Korpri, dan BKD.

“Setelah proses klarifikasi, Bawaslu Purworejo melakukan kajian hukum dan pleno lima komisioner. Hasilnya diteruskan ke KASN sebagai lembaga yang memiliki otoritas,” ujar Kholiq yg juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. (Dia)

Tinggalkan Balasan